TRIBUNNEWS.COM - Terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dianggap akan berdampak positif bagi pembangunan wilayah di sekitarnya, yang berperan sebagai daerah menyangga, termasuk Sulawesi Selatan. Apalagi selama ini Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pemasok beberapa kebutuhan bagi Kalimantan Timur yang notabene lokasi IKN.

"Sejak lama kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, seperti beras, diambil dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Diangkut melalui kapal-kapal ke Kaltim," kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat menggelar kunjungan kerja membahas "Peluang, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan” di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (9/2/22).

Mahyudin juga mengungkapkan bahwa semua daerah penyangga di sekitar IKN, baik itu di Pulau Kalimantan maupun Sulawesi, seharusnya bisa menangkap peluang dari terbentuknya IKN di Kalimantan Timur. Namun, ia menambahkan, terkadang daerah menghadapi berbagai kendala dalam mencapai berbagai potensi dan peluang yang dimilikinya, maka di situlah peran penting DPD.

"Kehadiran DPD ke berbagai daerah selama ini, termasuk di Sulawesi Selatan, dalam rangka memberikan jalan bagi daerah dalam menghadapi berbagai hambatan pembangunan. Namanya hambatan pasti ada saja,"katanya.

Menurut senator asal Kalimantan Timur itu, DPD RI dalam fungsinya sebagai representasi daerah perlu sering bersinergi langsung dengan pemerintah daerah, agar tidak ada disparitas pembangunan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Dengan sinergi itu, akan meminimalkan hubungan yang selama ini terkesan tidak 'nyambung' antara DPD dengan pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, semua anggota DPD harus rajin dan proaktif ke daerah-daerah, untuk melihat langsung kondisi daerah, dan memperjuangan berbagai kebutuhannya di pemerintah pusat,"katanya.

Dalam forum kunjungan kerja itu, Mahyudin, sempat menampung berbagai aspirasi terkait tantangan dan hambatan pembangunan di Sulawesi Selatan, yang disampaikan beberapa dinas Pemerintah Provinsi Sulaesi Selatan, seperti dinas pendidikan, UMKM, perhubungan, pariwisata, dan PUPR. Mereka berharap hambatan itu bisa diperjuangan DPD kepada pemerintah pusat.

“Tantangan, peluang, hambatan tidak ada habisnya. Namun, kami mengapresiasi DPD RI dalam menyerap aspirasi dan membantu menindaklanjuti permasalahan Sulawesi Selatan ke tingkat pusat,” ucap Andi Bakti, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Subbidang Pembangunan.

Beberapa anggota DPD lain yang turut hadir dalam kunjungan kerja itu, antara lain Lily Amelia Salarupa, Ajiep Padindang, Habib Abdurrahman Bahmid, Zainal Arifin, Habib Hamid Abdullah, Ajbar, Marthin Billa, Erlinawati, Fernando Sinaga, Habib Zakaria Bahasyim, Muhammad J Wartabone.(*)