News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Fadli Zon Keluhkan Kinerja Kemendagri Terkait Carut Marutnya Pengelolaan E-KTP

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fadli Zon bersama Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia di Oprational Room, Gedung Nusantara DPR, Selasa (11/10/2016).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Carut-marutnya pengelolaan masalah E-KTP membuat  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kinerja Kementerian Dalam Negeri soal KTP Elektronik atau yang populer disebut E-KTP.

Bahkan dia beranggapan masalah E-KTP sangat berdampak pada kapasitas demokrasi Indonesia yang sedang berproses ini.

"Perlu penataan masalah elementer, karena ini (E-KTP) berpengaruh kepada kualitas demokrasi. Makanya saya sangat sayangkan, ini Mendagri dua tahun ini ngapain aja kerjaannya dalam soal E-KTP masa gak beres-beres juga," papar Fadli, di Oprational Room Gedung Nusantara, baru-baru ini.

Fadli mengeluhkan, di abad 21 kemajuan sudah terjadi di banyak negara, namun Mendagri sampai saat ini tidak mampu mengurus data kependudukan.

Dia menjabarkan ketidakjelasan data penduduk berakibat pada proses Pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pikada.

Dia meminta pemerintah untuk lebih teliti lagi, dan melakukan pengecekan secara akurat pasalnya masih banyak identitas penduduk yang ganda.

Jika hal tersebut tak bisa ditangani, maka potensi kecurangan dalam Pemilu rawan terjadi.

Yang lebih parah lagi orang yang sudah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilik hak suara dalam Pemilu.

"Masa bangsa Indonesia di abad ke 21 tahun 2016, masih ada persoalan kaya begini. Memalukan, luar biasa memalukan. Dan ini tidak hanya persoalan demokrasi atau Pilkada, Pilpres, Pileg. Tapi juga untuk hal-hal yang lain," tukasnya.

Dia mengusulkan nantinya pemerintan bisa menyederhanakan seluruh administrasi kewarganegaraan.

Dengan satu kartu identitas bisa mencangkup seluruh kewajiban warga kepada negaranya serta hak warga dari negara.

Seperti pembayaran pajak, hak pendidikan, hak layanan kesehatan, untuk warga negara.

"Menurut saya bisa semua dimasukkan ke situ, tidak perlu orang mempunyai kartu banyak. Menurut saya E-KTP ini harus segera diselesaikan sehingga kita punya single identity number, dan orang tidak dobel-dobel." sergah Fadli.

Fadli mengatakan, sebenarnya kalau persoalan E-KTP beres banyak persoalan administrasi kependudukan lainnya juga beres.

Kenapa persoalan E-KTP tidak selesai-selesai bahkan terbongkar ada penyelewengan, karena banyak yang mengambil keuntungan dari ketidak beresan.

Selain itu juga kerahasiaan data penduduk harus dikembalikan ke negara, belakangan ini ada yang mengatakan swasta bahkan asing memiliki akses data WNI.

"Jadi seharusnya itu E-KTP itu selesai, orang tidak boleh ada dua E-KTP. Dua KTP itu hanya akan memperumit persoalan demokrasi tapi juga yang lain-lain. Jadi ada orang-orang yang mempertahankan ketidakjelasan. Kalau ada kasusnya ya diangkat aja, jangan menghentikan proses ini, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP," beber Fadli. (Pemberitaan DPR RI) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini