Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Penggunaan media sosial sebagai salah satu saluran informasi telah menjadi pilihan dalam era teknologi informasi digital seperti sekarang ini. Para admin media sosial lembaga negara merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik.
“Ini merupakan tugas yang tidak mudah, apalagi kalau terkait dengan citra dari masing-masing lembaga. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mengangkat grading positif Kementerian atau lembaganya,” ucap Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany saat memberikan pengantar pada acara Kopi Darat DPR RI dengan admin media sosial lembaga negara, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Menurutnya, perlu ada suatu komunikasi langsung antara para admin media sosial lembaga negara, supaya bisa menularkan pengalaman dan berbagi informasi serta pengetahuan.
Digelarnya pertemuan tersebut, diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara pemangku kepentingan, sehingga dapat saling berbagi informasi dan mengedukasi terkait penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR menjalani transformasi menjadi parlemen modern, yakni tentang transparansi informasi tugas dan fungsi kedewanan serta proses kerja berbasis teknologi informasi.
“DPR berkomitmen untuk terus membangun, salah satunya melalui bidang media sosial. Karena DPR berkomitmen untuk berproses menuju parlemen modern. Karakteristiknya antara lain adalah seberapa besar proses-proses kerja itu akan berbasiskan teknologi informasi, agar hasil kerja DPR menjadi lebih mudah untuk di akses oleh masyarakat," papar Win, panggilan akrabnya.
"Begitu pula sebaliknya, bagi Anggota Dewan juga akan memiliki kemudahan untuk menerima aspirasi dan melakukan pemantauan perkembangan-perkembangan didaerah melalui media sosial,” tambah win.
Ia juga mengatakan, salah satu instrumen melakukan transparansi adalah aplikasi-aplikasi dari teknologi informasi.
Oleh karenanya peran sarana media sosial menjadi sangat penting, dan yang menjadi kuncinya adalah terletak pada peran para administratur dari media sosial tersebut. (Pemberitaan DPR RI)