Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Keberadaan orangutan terancam akibat dari kerusakan habitat orangutan karena kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan. Habitat orangutan yang rusak, membuat orangutan keluar dari habitatnya, sehingga hal inilah yang mengancam keselamatan orangutan itu sendiri. Penanganan orangutan harus dilakukan secara serius.
Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR Hamdhani, usai meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di desa Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/10/2016). Yayasan BOS merupakan organisasi non profit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya.
“Kita lihat untuk konservasi orangutan ini perlu penanganan secara serius. Orangutan itu bisa sakit karena diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memanfaatkan lahan yang menjadi habitat orangutan. Bahkan, orangutan bisa terbunuh akibat dari rusaknya habitat,” kata Hamdhani.
Politisi F-Nasdem itu menyoroti masyarakat yang melakukan tindakan sendiri dalam menangani orangutan, sehingga menyakiti bahkan membunuh orangutan itu. Ia meminta dengan tegas, seharusnya masyarakat yang membuka lahan, harus berkoordinasi dengan petugas BKSDA untuk melakukan tembakan bius, kemudian orangutan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk diamankan atau dipindahkan ke habitat yang baru.
“Kepunahan dari salah satu satwa primata ini sudah mulai terasa, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga habitat dan keberadaan orangutan. Perhatian malah datang dari warga asing yang selalu ingin menjaga orangutan, sehingga mereka menjadi donatur untuk konservasi orangutan,” imbuh Hamdhani.
Hamdhani mengaku, selama pertemuan dengan pengurus Yayasan BOS, ia mengaku mendapat banyak masukan mengenai konservasi orangutan secara maksimal. Salah satunya mengenai anggaran untuk operasional Yayasan BOS. Selama ini diketahui Yayasan BOS tidak pernah mendapat kucuran dana dari APBN.
“Kami mendapat penjelasan dari BOSF, bahwa yayasan ini tidak mendapat anggaran dari APBN. Padahal mereka telah mendapat donasi dari berbagai lembaga-lembaga internasional, seperti Swiss, Jerman, Inggris, maupun negara lain. Kami memberikan apresiasi terhadap kepedulian Yayasan BOS untuk menjaga orangutan,” puji Hamdhani.
Politisi asal dapil Kalimantan Tengah itu memastikan, berbagai masukan yang didapatkan ini, akan segera untuk ditindaklanjuti. Terutama kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait perlindungan orangutan, sehingga spesies ini tetap terjaga.
“Perlu disediakan kawasan-kawasan khusus, agar habitat orangutan tidak terganggu, dan tetap dapat hidup di habitatnya. Bukan hanya untuk orangutan, tapi juga spesies-spesies lain. Kelestarian orangutan menjadi tanggung jawab bersama, agar mereka tidak punah,” pesan Hamdhani.
Sementara itu sebelumnya, Program Manajer Yayasan BOS Nyaru Menteng, Deny Kurniawan mengatakan, saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan untuk direhabilitasi. Sementara pada tahun 2015, Yayasan BOS menangani 469, dan selama tahun 2014, sebanyak 538 ditangani Yayasan BOS.
Deny menambahkan, saat ini jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami over populasi. Karena daya tampung pusat rehabilitas hanya untuk 320 orangutan, sementara saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan.
“Padahal, Indonesia sudah memiliki Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, yakni Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007. Permen ini menekankan bahwa pada tahun 2015, tidak ada lagi hutan yang direhabilitasi. Namun sekarang malah over populasi,” jelas Deny.
Deny memaparkan, selama ini sebanyak 185 orangutan telah dilepasliarkan ke hutan alami, meliputi 167 ekor di Hutan Lindung Bukit Batikap, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.
Dalam kesempatan itu, Deny juga menambahkan, karena sulitnya mencari kawasan pelepasliaran, pihaknya membentuk PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia, yang merupakan unit kerja Yayasan BOS untuk menjawab tantangan mendapatkan kawasan pelepasliaran orangutan.
Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan (F-PKB/dapil Kalbar). Kemudian diikuti oleh Anggota Komisi IV dari F-PDI Perjuangan Sudin (dapil Lampung), Efendi Sianipar (dapil Riau), Dardiansyah (dapil Kalsel), Agustina Wilujeng Pramestuti (dapil Jawa Tengah), dan Henky Kurniadi (dapil Jawa Timur). Kemudian Andi Nawir (F-Gerindra/dapil Sulsel), Taufiq R. Abdullah (F-PKB/dapil Jateng), Sa'duddin (F-PKS/dapil Jabar), dan Zainut Tauhid (F-PPP/dapil Jateng).