Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembangan runway Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang Kepulauan Riau (Kepri) terkendala oleh kondisi geografis perbukitan yang harus diratakan mencapai 1,5 juta kubik sehingga butuh biaya besar.
Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban usai melakukan pertemuan dan mendengarkan ekpose dari jajaran Angkasa Pura II, Otoritas Bandara, BMKG dan Basarnas di ruang VIP Bandara RHF, Kamis (3/11/2016).
"Panjang runway Bandara RHF saat ini hanya sekitar 2000 meter dan masih butuh pengembangan hingga 2500 meter untuk bisa didarati pesawat berbadan besar," ungkap Sahat.
Politisi Nasdem ini menambahkan bahwa ada harapan kedepan Pulau Bintan menjadi salah satu destinasi wisata dunia, antara lain wisata golf di Lagoi yang sudah terkenal hingga ke manca negara.
Daya tarik Pulau Bintan dan sekitarnya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menandai, antara lain pengembangan Bandara menjadi bertaraf internasional.
"Karena Bandara RHF dikelola oleh AP II dan ada ketentuan apabila airport sudah dikelola Badan Usaha maka pemerintah pusat tidak boleh lagi intervensi masalah pendanaan," terang Sahat.
Di daerah lain pengelolaan Bandara oleh AP II sudah banyak kemajuan cukup pesat sehingga politisi berdarah Medan ini mengharapkan hal tersebut bisa dilakukan di Bandara RHF sehingga target wisatawan 2 juta dapat tercapai selama 2 tahun kedepan.
Senada dengan Sahat, Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyarankan agar pihak Angkasa Pura II bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kepri untuk mencari solusi terkait pengembangan runway Bandara.
"Sebaiknya pihak AP II duduk bersama Pemda Kepri untuk menutup kekurangan anggaran pengembangan Bandara, apakah dianggarkan melalui APBD Pemda Kepri, Pemkab Tanjung Pinang atau diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," saran Bakri.
Politisi PAN Dapil Jambi ini menegaskan Komisi V DPR RI akan membicarakan masalah ini dengan Kementerian terkait, agar pengembangan bandara jangan sampai terbengkalai terus sehingga target wisatawan tidak tercapai, mengingat potensi wisata Tanjung Pinang dan Kepulauan Bintan sangat besar. (Pemberitaan DPR RI)