Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menolak jika politisi dinilai bukan sebagai negarawan, sehingga politisi bukan pahlawan.
Menurutnya, selama politisi menjalankan tugasnya dengan etika politik dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara, maka bisa menjadi pahlawan sekaligus negarawan.
“Jadi, tidak benar kalau politisi itu berbeda dengan negarawan. Politisi itu kan hanya indentitas. Tapi, kalau dalam menjalankan tugasnya dia sesuai etika dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka dia adalah pahlawan sekaligus negarawan,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi "Esensi Hari Pahlawan, Satu dalam Kebhinekaan" bersama Sekjen DPP PPP Arsul Sani dan pakar politik kebangsaan Yudi Latif di Pressroom Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Ditegaskan Karding, Kebhinnekaan itu bukan saja simbol, melainkan harus menjadi perilaku dan keteladanan untuk memperjuangkan kebersamaan, kesejahteraan, keadilan, gotong royong yang sudah terbangun sejak 1908.
“Sejak itu bangsa ini sudah sadar jika berbeda agama, suku, ras dan antargolongan, tapi tetapi bersatu untuk Indonesia yang satu. Bahkan kaum muda itu berkumpul di rumah seorang Tionghoa di Jakarta,” ujarnya.
Problemnya saat ini, kata Karding, adalah kesenjangan sosial, kaya miskin dimana kekayaan negara ini baru dikuasai oleh 40 orang dan kebijakan negara tidak berpihak kepada mayoritas yang miskin.
Ditambah lagi di era global saat ini banyak pengaruh ideologi keagamaan yang berbeda dengan Indonesia, yang moderat.
“Kini muncul pendatang baru dengan apa yang disebut ideologi transnasional, liberal dan lainnya dan belajar dari google. Bukan dari guru, kiai, dan ulama yang memahami agama dengan baik dan benar. Seperti di pesantren. Padahal, sejarah Islam Indonesia itu berbeda jauh dengan Islam di Timur Tengah yang masyarakatnya cenderung monogen, tidak heterogen, tidak majemuk. Inilah bagian dari masalah kita bersama,” tambah Karding.
Karena itu kata Karding, dalam kemajemukan ini kebijakan negara harus menciptakan keadilan social, mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Maka ke depan harus mentradisikan kehidupan yang sederhana, majemuk, segala sesuatu terkait kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus dibicarakan bersama-sama,” pungkasnya.
Sementara, Arsul Sani menilai jika kepahlawanan saat ini adalah siapa saja yang melaksanakan dasar-dasar yang telah diwariskan oleh founding fathers seperti Pancasila, kebhinnekaan, dan kemajemukan bangsa ini sehingga yang menjadi ancaman adalah ajaran-ajaran baru dari luar.
Misalnya transnasionalisme baik Islam (khilafah), maupun atas nama HAM yang keluar dari nilai-nilai kebangsaan.
“Fundamentalisme itu bukan saja agama, tapi juga pemikiran-pemikiran yang liberal,” jelasnya.
Sedangkan, Yudi Latif menegaskan yang namanya pahlawan itu kini selalu identik dengan makam pahlawan di TMP Kalibata. Benderanya merah putih.
Mereka adalah bapak bangsa yang datang dari berbagai ideologi, bukan partai tertentu, tapi mereka merupakan bagian kebaikan dari bangsa ini.
“Pak Haro misalnya masih debatable, apakah membawa kebaikan atau telah merobek-robek bangsa ini?” kata Yudi mempertanyakan.
Pahlawan itu mereka yang membawa kemaslahatan untuk rakyat dan menjadi perekat dan simbol persatuan nasional. Karena itu, negarawan itu harus berpikir apa yang harus diberikan kepada negara, dan bukan seperti politisi, yang selalu berpikir apa yang bisa diambil dari negara.
“Politisi itu mentalnya seperti pengemis yang selalu berpikira apa yang bisa diambil dari negara,” ungkapnya.
Dulu Soekarno, Hatta, M. Nasir, Tan Malaka, para ullama dan tokoh nasional lainnya selalu hidup sederhana. Bahkan sampai tidak mempunyai rumah.
Bagaimana dengan partai saat ini?
“Kalau terbukti semua hidup mewah dan tidak ada yang sederhana, berarti sudah tidak ada idelogi dalam berpolitik. Dulu komunis dan sosialias sejati itu sederhana. Dengan cara itu maka kepahlawanan itu lahir,” kata Yudi.
Dengan demikian seorang pemimpin itu menurut Yudi, tutur kata dan perilakunya harus mencerminkan keadilan, keadaban dan mampu mengendalikan emosi.
Bukan membakar emosi sampai melampaui batas-batas ajaran agama itu sendiri.
“Kasus Ahok misalnya dia sudah meminta maaf dan memaafkan itu jauh lebih mulia. Namun, yang muncul adalah kemarahan dan kemarahan, sehingga keadaban atas ajaran agama itu sendiri sudah tidak ada,” katanya.
“Dimana pasca 17 tahun reformasi ini kita masih mengalami deficit keadilan dan kebhinnekaan. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka pahlawan itu ada hanya di TMP Kalibata,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR )