TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, jika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan mengizinkan sebuah daerah menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan relaksasi PSBB.
Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Selain itu data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5 ribu spesimen per hari atau masih separuh dari target 10 ribu spesimen per hari," kata Puan.
Baca: Lawan Covid-19, Puan: Kita Butuh Gotong Royong Berskala Besar
Ia melanjutkan, "Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya."
IBagi Puan, keputusan relaksasi PSBB bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi.
Baca: Komisi IX DPR: THR Tetap Harus Dibayar di Masa Covid-19
Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, menurut Puan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.
Selain itu ia menekankan perlunya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsistensi yang dijalankan bersama-sama dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Baca: Tim Pengawas Covid-19 DPR RI Kritik Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
"Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," pungkas Puan. (*)