Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta meminta PT. PLN (Persero) dapat memberikan paparan yang mendetail dan rinci terkait perencanaan suntikan dana di tahun anggaran 2021 melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun.
Menurutnya sebagai Anggota Dewan yang mewakili rakyat, ia harus benar-benar memahami efektivitas penggunaan anggaran yang ia tekankan harus pro rakyat.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. BPUI, PT. PLN, Pelindo III, dan PT. PAL di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Menurutnya walaupun ketergantungan negara terhadap peran PLN sangat besar, namun dirinya tidak mau asal memberi persetujuan apabila rencana penggunaan anggaran tidak disajikan mendalam.
Baca: Munculkan Sentimen Negatif, Komisi XI DPR: PSBB Harusnya Jaga Stabilitas Perekonomian
“Agar Komisi VI tidak dalam posisi hanya sekedar memberi persetujuan nanti pada saat bertemu menteri. Tapi juga agar diberikan data yang lebih detail tentang rencana transmisi dan distribusi itu bapak menyebut tentang program listrik desa dan pembangkit EBT. Kami ingin dapat yang lebih detail agar tidak selalu tiap tahun usulannya seperti itu tetapi tidak selesai-selesai,” ujar Nyoman.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa laporan yang diberikan hanya sekedar pembagian sektor program seperti distribusi Rp 2 triliun, transmisi Rp 2 triliun, dan listrik desa Rp 1 triliun, sehingga totalnya RP 5 triliun. Ia mendesak Dirut PLN untuk melaporkan secara rinci hingga terkait kegunaannya bagi masyarakat.
“Kami ingin mendapat informasi detail terkait Rp 5 triliun ini, kira-kira berapa desa yang ingin bapak sasar, dimana lokasinya? Jika itu satu unit, berapa nilai satu unit? Selanjutnya berapa rakyat yang bisa dialiri listriknya dan berapa industri kira-kira yang akan bisa dicapai? Ini harus detail. Kita tidak selalu mendukung-mendukung terus,” terang legislator dapil Bali itu.
Baca: DPR Minta Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Rumuskan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada
Sebelumnya Dirut PLN Zulkifli Zaini melaporkan PT. PLN akan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun pada 2021. Ia mengatakan, semula pihaknya mengajukan Rp 20 triliun untuk PMN tahun depan, namun Pemerintah hanya menyetujui Rp 5 triliun.
Suntikan Rp 5 triliun itu akan digunakan untuk menambah anggaran belanja modal guna merealisasikan program-program PLN, mulai dari tramsmisi hingga kelistrikan di perdesaan. (*)