Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan bahwa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sempat melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr Tawfiq Fawzan Al-Rabiah.
Pertemuan itu dilakukan sebelum Menag Yaqut menghadiri Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 Hijriah yakni acara perayaan selesainya puncak Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi yang digelar di Kantor Kementerian Haji dan
Umrah di Makkah, Arab Saudi pada Jumat(30/6/2023) malam.
Baca juga: Tangis Arifin Pecah Usai Memeluk Istrinya, Sempat Putus Kontak Selama Tiga Hari di Arab Saudi
"Menag menemui secara khusus Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq sebelum mengikuti perayaan atas selesainya penyelenggaraan haji 1444 Hijriah," kata Hilman di Makkah, Arab Saudi, Minggu (2/7/2023).
Dalam pertemuan itu, kata dia, Menag Yaqut mengapresiasi sejumlah kemudahan yang diperoleh jemaah Indonesia selama beribadah Haji.
Tidak hanya itu, Menag Yaqut juga menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jemaah Haji Indonesia, khususnya
terkait Mashariq yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam memberikan layanan di Muzdalifah dan Mina.
Baca juga: Menag Yaqut Keluhkan Sederet Hal Ini saat Bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi
"Layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mashariq dan pihak Saudi. Karenanya, Menag menyampaikan sejumlah masalah yang muncul kepada Menhaj Saudi," tegas Hilman.
Hilman pun menyebutkan sejumlah masalah yang dialami jemaah Haji Indonesia, satu diantaranya terkait keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina.
Jemaah terakhir diberangkatkan ke Mina pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi, ini tentu saja membuat jemaah kepanasan saat di Muzdalifah.
Baca juga: Jemaah Haji Sempat Alami Sejumlah Masalah, Menteri Haji Arab Saudi akan Lakukan Perbaikan
Mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah, kata dia, gagal dalam memenuhi target untuk segera membawa jemaah Haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.
Masalah lainnya muncul saat jemaah berada di Mina, yakni sanitasi yang sangat buruk pada sejumlah maktab yang dihuni jemaah Haji Indonesia.
Air bersih di dapur pada sejumlah maktab pun tidak keluar, hal ini membuat proses persiapan makanan dan distribusinya menjadi terlambat.
"Semua problem yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menhaj Saudi karena itu menjadi tanggung
jawab Mashariq,"jelas Hilman.
Hilman menekankan bahwa Menteri Tawfiq telah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jemaah Haji Indonesia dan akan melakukan perbaikan. Arab Saudi pun menjamin bahwa pengalaman buruk ini tidak akan terjadi kembali.
Dalam acara Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 Hijriah bertajuk "Khitaamuhu Misk" itu, hadir
pula Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal AH, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Pelayanan Haji Luar NegeriSubhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Pertemuan ini juga diikuti sejumlah menteri dan delegasi dari negara pengirim jemaah Haji.
Sementara itu seusai pertemuan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa
pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara pada penyelenggaraan ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. Tahun depan, kata dia, tidak ada lokasi khusus untuk negara tertentu di Masyair.
"Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim Haji 1445 Hijriah," kata Menag Yaqut.
Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah Saudi akan menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada Kantor Urusan Haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah Haji, sebagai langkah awal dari kebijakan baru ini.
Dalam dokumen persiapan itu, terdapat rangkaian tahapan kegiatan penyelenggaaran, mulai dari persiapan hingga keberangkatan para jemaah pada musim Haji mendatang.
"Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah juga bisa dilakukan lebih awal," jelas Menag Yaqut.
Sementara itu Menteri Haji dan Umrah Dr Tawfiq mengatakan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024.
"Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil
dan memilih tempat di Masyair," tegas Dr Tawfiq. Kebijakan baru ini, kata Menag Yaqut menjadi tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah Haji
1445 Hijriah.
Menteri yang akrab disapa Gus Men itu pun akan segera melakukan diskusi mengenai hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar langkah percepatan dalam persiapan dapat segera dilakukan.
Mulai dari segi kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya Haji.
"Ini akan segera kita sikapi, kami akan berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI dan BPKH guna membahas bersama langkah percepatan persiapan Haji tahun depan," pungkas Menag Yaqut.(Tribun Network/fit/wly)