Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan tidak ada penambahan layanan fast track keimigrasian pada penyelenggaraan haji tahun 2025 ini.
Layanan fast track ini merupakan layanan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan jemaah haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor.
Baca juga: Kepala BP Haji: Transformasi Layanan Haji Saudi Jadi Momentum Perbaikan Sistem Indonesia
"Fast tracknya tetap 3, karena kami juga tidak ingin berani menambah 1 fast track itu kalau kita nggak siap," kata Nasaruddin di Asrama Haji Bekasi, Rabu (23/4/2025).
Sejauh ini, penerapan fast track baru dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Adi Soemarmo.
Nasaruddin mengatakan pihaknya tidak ingin menambahkan kerepotan dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penambahan layanan fast track ini.
"Jangan sampai kita berambisi untuk menambah tapi itu menambah kerepotan diri sendiri dan kerepotan Saudi Arabia, itu bisa mencederai nama baik kita di Saudi Arabia," katanya.
Meski begitu, Nasaruddin mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan penambahan fast track.
Penambahan fast track, kata Nasaruddin, akan memudahkan jemaah haji dalam layanan keimigrasian.
"Tapi nanti satu tahun akan datang kita akan tetap melakukan usaha, obsesi kita sih kalau perlu semuanya jemaah haji itu melalui fast track supaya nanti lebih mudah jemaah kita," pungkasnya.