Dalam wawancara khusus dengan Tribunnews, Gus Irfan menyebut bahwa Prabowo ingin kementerian ini menjadi simbol perbaikan layanan dan integritas. Ia menegaskan bahwa Presiden menitipkan pesan khusus agar kementerian ini bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan.

“Beliau minta di Kementerian ini zero tolerance terhadap berbagai permasalahan. Dan itu harus saya pegang dan selalu saya ulang-ulang ke tim kita di Kementerian Haji,” ujar Gus Irfan.

Dengan potensi pengelolaan dana jemaah hingga Rp 20 triliun, Gus Irfan menekankan pentingnya akuntabilitas. Ia memberi ilustrasi bahwa kebocoran 1 persen saja bisa berarti kerugian Rp 200 miliar, dan itu tidak bisa ditoleransi.