Korsel Curiga Indonesia Akan Dukung Korut

TRIBUNNEWS.COM, BALI --- Korea Selatan tidak mengangkat konflik Semenanjung Korea di Bali Democracy Forum (BDF) III karena masih mencurigai sikap politik Indonesia, apakah netral atau sebaliknya berpihak pada Korea Utara.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat LSM Forum Asia untuk HAM dan Demokrasi Anselmo Lee di Denpasar. Saat berpidato pada pembukaan BDF III, di Nusa Dua, Bali, Presiden Korsel, Lee Myung-bak, sama sekali tidak menyinggung konflik di Semanjung Korea.

Padahal, Indonesia dalam beberapa kali kesempatan, menyatakan kesiapannya guna membantu memberikan solusi dalam mengatasi krisis Semenanjung Korea baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menlu Maehara juga mengatakan akan menyampaikan pemikiran Jepang, terhadap peristiwa penembakan peluru artileri oleh Korea Utara yang terjadi baru-baru ini.  Menurutnya, ada sejumlah alasan Presiden Korsel enggan menjelaskan konflik Semenanjung Korea dalam forum yang dihadiri 71 negara kawasan Asia Pasifik itu.

"Presiden Korsel merasa malu, sebab dia dinilai gagal mengelola konflik yang terjadi," ucap aktivis LSM asal Korsel ini.

Alasan kedua, Presiden Myung-bak belum mengetahui, bahkan terkesan mencurigai sikap politik Indonesia, terhadap konflik yang sedang terjadi saat ini.

Banyak warga Korsel mengira jika kedatangan Presiden Myung-bak ke Pulau Dewata, guna bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kerja sama bidang industri pertahanan. "Jadi Presiden tidak membawa agenda atau memasukkan konflik Semenanjung Korea dalam pertemuan BDF III di Bali," ucapnya.

Dengan posisi diplomasi Indonesia tersebut, sebenarnya menjadi sangat strategis dalam rangka penyelesaian konflik antara Korsel dan Korut. Semestinya, Presiden Korsel memanfaatkan BDF III, untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia.

"Bukan sebaliknya tidak menjelaskan masalah tersebut atau bahkan menganggapnya mudah diselesaikan sendiri," tutupnya.

Tidak adanya pembahasan secara spesifik mengenai semenanjung Korea dalam BDF III, dibenarkan Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Kusuma Habir. Menurutnya, penyelesaian konflik tersebut mau tidak mau masuk lewat ranah demokrasi.

"Hampir semua peserta BDF III, menyatakannya keprihatinannya terhadap konflik di Semenanjung Korea," ujar Kusuma dalam jumpa pers menjelang penutupan BDF III.

Meskipun tidak ada agenda spesifik, namun sebenarnya masalah Semenanjung Korea telah disinggung dalam sesi pembahasan yang berkaitan, antara bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di Semenanjung Korea.