Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim dari Komisi I DPR akan berangkat ke Myanmar pada September 2012 menyusul meningkatnya kekerasan yang diterima muslim Rohingya di negara tersebut.
Satu di antara misi tim legislator ini adalah pemerintah Myanmar harus membuka diri untuk menerima muslim Rohingya sebagai warga negaranya.
"Yang akan kami angkat, perlunya pemerintah Myanmar membuka kebijakan politik untuk menerima Ronghiya yang di Myanmar itu sebagai warga negara Myanmar," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Menurut Mahfudz, pemerintah Myanmar perlu mempertimbangkan bahwa muslim Rohingya sudah hampir 70 tahun tinggal di provinsi Rakhine, Myanmar Barat. "Dan yang kedua, mereka juga hampir dua generasi, dan hampir seratus juta orang," kata Mahfudz.
Menurut Mahfudz, implikasi jika pemerintah bersedia membuka kebijakan politik menjadikan muslim Rohingya sebagai warga negaranya, yakni pencabutan segala bentuk kebijakan diskriminasi terhadap mereka.
"Dengan mereka bisa hidup layak dan bisa berintegrasi, sehingga kisah panjang penderitaan konflik ini bisa diakhiri," ujar Mahfudz yang juga Wakil Sekjen PKS.
Mahfudz menambahkan, tim dari Komisi I ini juga akan membawa misi untuk mendorong pemerintah Myanmar melaksanakan rekomendasi dari pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Mekkah pada 5 dan 6 Agutus 2012.
Ayo Klik: