Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utusan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), untuk Myanmar, Tomas Quintana, menilai telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terhadap etnis minoritas Rohingya.
Untuk itu ia menyerukan dilakukannya penyelidikan independen atas dugaan Pemerintah Myanmar menggunakan kekerasan yang berlebihan ketika mencoba untuk memulihkan ketertiban di negara bagian Rakhine.
"Sementara saya tidak dalam posisi untuk dapat memverifikasi tuduhan tersebut pada saat ini, namun di sana telah terjadi sesuatu yang sangat serius," ujar Quintana, seperti dikutip dari CNN, Senin (6/8/2012).
Ia telah menyelesaikan tugasnya di hari Sabtu lalu, setelah selama enam hari berada di wilayah Barat Myanmar, tempat terjadinya kekerasan diantara umat Buddha dan Muslim dalam beberapa bulan terakhir.
Diperkirakan, konflik itu telah mengakibatkan, puluhan orang tewas, dan membuat ribuan orang mengungsi.
Rakhine merupakan rumah bagi etnis Rohingya, etnis minoritas Muslim yang diduga mengalami penganiyaan dari militer Myanmar selama beberapa dekade terakhir.
"Rekonsiliasi tidak akan mungkin tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM disana," kata Quintana.
Quintana juga menyerukan pembebasan dari enam anggota staf PBB yang ditahan oleh otoritas Myanmar, saat tengah melaksanakan tugas mereka, terkait dengan kerusuhan sektarian di Provinsi Rakhine. (cnn)