Baca tanpa iklan
Laporan Rini Ayuningtias
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua rombongan misi diplomatik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKPS) DPR, Hidayat Nurwahid mengatakan pihaknya akan memperjuangkan bantuan untuk masalah kemanusiaan bagi kaum etnik
muslim Rohingya di Myanmar.
Misi diplomatik FKPS DPR ini untuk melengkapi misi kemanusiaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Ketua
Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.
"PKS meyakini misi ini dapat mendorong pemerintah dan parlemen menjadi lokomatif transformasi demokrasi yang kini berlangsung di Myanmar,"
ujar Hidayat, Senin (27/8/2012) di Gedung DPR, Jakarta.
Misi tersebut diharapkan dapat menjaga agar demokratisasi di Myanmar terus berlangsung. Dengan demikian, akar konflik yang terjadi di
Arakan dan Rakhine, yakni masalah status kewarganegaraan, dapat segera mencapai titik cerah.
Hidayat juga menambahkan, Myanmar pernah mengakui etnik muslim Rohingya sebagai warga negara pada masa pemerintahan Jenderal Aung
San.
Jenderal Aung San adalah ayah dari tokoh demokrasi Myanmar saat ini, yakni Aung San Suu Kyi.
Saat pemerintahan Jenderal Aung San, Myanmar adalah negeri terhormat di mata dunia. Salah seorang putra bangsanya, yakni U Than, diangkat
menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berita Terkait: Pembantaian Rohingya di Myanmar
- JK: Konflik Rohingnya Bukan Konflik Agama
- JK Terima Tawaran SBY Jadi Duta Khusus RI buat Rohingnya
- SBY Ingin JK Jadi Duta Khusus RI Tangani Konflik Rohingnya
- SBY Support Jusuf Kalla Tangani Konflik Rohingnya
- Pemerintah Myanmar Buka Akses Bantuan Bagi PMI dan OKI
- Myanmar Harus Belajar dari Indonesia Soal Kerukunan Beragama