Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - UU No.77 tahun 1991 mengenai Anti Kejahatan Terorganisir (Botaiho), yang direvisi dan diimplementasi mulai Oktober tahun lalu, sampai kini tampaknya masih mengundang pro dan kontra di masyarakat Jepang. Warga yang pro tentu hanya melihat kejahatan harus dihabisi jadi wajar keluarnya peraturan tersebut. Tetapi yang kontra, melihat itu hanya menekan hak asasi manusia, tak bisa bebas berpendapat yang dijamin sepenuhnya oleh UUD Jepang. Demikian dilaporkan Tribunnews.com dari Tokyo, Jepang, Minggu (13/1/2013).
Bukan hanya itu saja, dalam Konperensi Pers 24 Januari 2012 oleh televisi Niko Niko Douga di Tokyo, menghadirkan enam tokoh yang semua banyak menekuni mengenai kriminalitas di Jepang, semuanya menentang UU tersebut. Bukan hanya soal melanggar hak asasi manusia, tetapi lebih menarik lagi, UU Anti-Yakuza itu justru malahan untuk mendukung Amakudari Polisi Jepang.
Amakudari adalah penempatan pensiunan pegawai negeri ke lembaga lain, misalnya ke BUMN atau ke Perusahaan swasta, sehingga tidak terjadi post-power syndrome, tidak kaget setelah jadi masyarakat biasa, yang selama ini dihormati, diagungkan, mendadak seolah tak ada yang mengenalnya karena sudah pensiun.
Tuduhan Amakudari ini terutama disuarakan kencang oleh Manabu Miyazaki, seorang pengarang buku-buku Yakuza yang sangat terkenal di Jepang. Sebuah bukunya laris terjual sedikitnya 600.000 eksemplar, bahkan telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Korea dan Perancis.
Menurut Miyazaki, kalau melihat poin yang penting dari UU Anti Yakuza tersebut sebenarnya hanya melestarikan proses Amakudari saja khususnya bagi petugas kepolisian yang telah pensiun. "Pada saat pakta Jepang-Amerika Serikat terbentuk tahun 1970, banyak polisi direkrut," papar Miyazaki.
Hal ini sebenarnya menjadi masalah besar, tambahnya, "Jaminan bagi mereka menjadi Amakudari posisi setelah pensiun di Kementerian Transportasi, Kementerian Ekonomi Industri dan Perdagangan, dan di kalangan industri adalah berbeda. Pensiunan polisi tidak dapat spesialisasi khusus yang dapat dibawanya ke dunia bisnis tersebut. Setelah UU Anti Yakuza diimplementasikan, pasti akan semakin banyak perusahaan membutuhkan jasa pensiunan polisi tersebut."
Dari data penerbitan majalah Toyo Keizai, terbitan 28 Januari 2012, terdapat sedikitnya 83 perusahaan Jepangh yang telah listing di pasar modal, mempekerjakan pensiunan polisi di perusahaan mereka. Antara lain di Sharp Corporation, NYK Group, dan di Chugoku Electric Power Company, di mana ada staf mantan polisi bekerja di sana.
Miyazaki menekankan kepada pers bulan Mei 2009, "Apabila yakuza melanggar aturan, benar mereka harus di hukum. Tetapi poin saya yang penting adalah, salah sekali menghukum mereka apabila mereka tidak melakukan pelanggaran. Hukum saat ini jelas, semua orang sama di mata hukum. Tidak ada yang mengatakan, kecuali yakuza," paparnya menyindir UU Anti-Yakuza yang hanya ditujukan kepada yakuza, jelas bertentangan kepada hak asasi manusia, tambahnya.
Dengan implementasi UU Anti-Yakuza saat ini, Miyazaki memperkirakan justru akan semakin banyak orang bergabung ke Yamaguchi-gumi, kelompok yakuza terbesar di Jepang, karena kelompok ini sangat pintar, memiliki pengetahuan luas, memiliki uang yang luar biasa.
"Yamaguchi-gumi punya segalanya, mereka sangat pintar, mereka akan segera minta pengacaranya mendampingi kalau tercium sedikit saja adanya keterlibatan polisi, bagaimana mendukung dan membantu keluargamu bila ditangkap dan sebagainya. UU itu justru ditujukan kepada Yamaguchgi-gumi, tetapi ironisnya, justru akan membuat kelompok tersebut semakin besar dan kuat," jelasnya, lagi.
Dengan demikian sebenarnya yakuza yang bodoh akan hilang sendiri, masuk ke penjara, tetapi yakuza yang pintar dan kuat, punya uang justru akan semakin besar nantinya, karena memiliki pengetahuan luas, know-how yang hebat berkat kekuatan, kekuasaan dan uang yang berlimpah dimilikinya.
Lalu apakah UU-Anti Yakuza yang baru itu dan sudah diimplementasikan sejak Oktober tahun itu salah?
Yang pasti, sebelum Revisi UU Anti Yakuza diimplementasikan, Gubernur Fukuoka dan banyak pimpinan pemerintahan di Fukuoka pada akhir tahun 2011 telah menghadap Menteri Kehakiman Jepang, meminta agar UU Anti-Yakuza tersebut diubah.
Demikian pula wiretaps (penggunaan alat penyadap dalam investigasi) dihapuskan dan investigasi tersembunyi serta tawar-menawar pembelaan (undercover investigation and plea bargaining) juga diminta dihapuskan. Kenyataan semua permohonan tersebut tampaknya belum mendapat tanggapan dan UU Anti-Yakuza tetap berjalan untuk semakin mengucilkan para yakuza dari masyarakat Jepang.
Sementara dari data kepolisian Jepang sendiri mengungkapkan bahwa kini jumlah yakuza jauh semakin sedikit ketimbang sebelum UU Anti-Yakuza diterapkan akhir tahun 2011 lalu. Dari semula jumlah anggota yakuza sekitar 80.000 orang kini menjadi sekitar 30.000 orang. Lebih dari separuhnya adalah anggota Yamaguchi-gumi.
INTERNASIONAL POPULER