Baca tanpa iklan
Pembekuan menyebabkan Palestina kesulitan dalam membayar gaji.
Pemerintah Israel menyatakan akan melanjutkan pengiriman uang pajak ke Otoritas Palestina setelah sempat dihentikan Desember lalu sebagai hukuman atas keberhasilan Palestina meningkatkan status di PBB.
Kepastian itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertepatan dengan hari libur Yahudi pada Senin (25/03).
Pengiriman hasil pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina itu disebutkan akan dimulai segera.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "telah memutuskan untuk menyetujui pengiriman hasil pajak ke Otoritas Palestina," kata kantor perdana menteri.
Hasil pajak ditaksir mencapai US$100 juta per bulan dan dana itu sangat berarti bagi biaya operasional Otoritas Palestina, antara untuk menggaji puluhan ribu pegawai negeri sipil yang menjadi tulang punggung ekonomi.
Hukuman
Keputusan perdana menteri Israel terjadi beberapa hari setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Israel dan Palestina.
Selain itu keputusan juga diambil setelah pertemuan lanjutan oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dengan Israel dan Palestina. John Kerry mendesak Israel mengirim dana Palestina.
Pada awal Desember, Israel membekukan pembayaran bulanan sebagai hukuman setelah PBB meningkatkan status Palestina menjadi negara pengawas nonanggota.
Sebelumnya Israel mengumumkan akan mencairkan dana pajak tetapi dana yang akhirnya dicairkan hanya sebagian dan tidak tepat waktu.