Baca tanpa iklan
"Tentu kita tahu banyak rakyat yang masih kelaparan, tetapi kita tidak bisa menunggu sampai semua rakyat jadi kenyang baru kita pikirkan yang lain," katanya.
"Ketika orang utan dan komodo mulai dipikirkan, itu karena pihak asing mulai bergerak. Kalau binatang peliharaan kasusnya agak susah karena bukan kategori wildlife."
Isu paling penting adalah segera membuat undang-undang yang mengatur dan menertibkan bisnis pengembang biak binatang peliharaan, praktek dokter hewan, dan sistem kontrol terhadap populasi -yang termasuk juga penyediaan shelter negara.
"Undang-undang perlu sekali, tidak hanya menciptakan sistem yang benar, tetapi punya efek yang nantinya dapat mengedukasi masyarakat," sambung Susan.
Edukasi
Susana Somali rajin mengurus 300 anjing di Pejaten Shelter, termasuk masalah kesehatan.
Hingga kini, Pejaten Shelter dan Jakarta Animal Aid Network terus mengupayakan edukasi terhadap masyarakat tentang komitmen dan tanggung jawab memelihara binatang.
"Situasi tidak berubah jika kita tidak edukasi dulu. Kalau mau adopsi pun, jangan asal, kita harus tahu kepribadian anjing tersebut dan kebutuhannya, apakah cocok dengan lingkungan atau tidak," kata Karin.
JAAN, walau tidak memiliki shelter, sejak lima tahun terakhir telah menyelamatkan ratusan anjing di jalan, melakukan sterilisasi, dan juga memproses adopsi.
"Tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah, kita yang harus beri contoh. Kalau tidak bisa menampung, paling tidak kita bisa steril dulu induknya untuk menekan populasi," tambah Susan.
Saat ini, Susan menaksir ada sekitar tujuh shelter di sekitar Jakarta dengan kapasitas 200 hingga 300 ekor anjing. Tetapi banyak di antaranya merupakan tempat yang tertutup dan tidak menerima tamu dan adopsi.
Data dari Bank Dunia menyebut pada 2010, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 146 juta atau 57% dari total populasi sebesar 234 juta. Sementara 32 juta lainnya masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional.