Baca tanpa iklan
Larangan memiliki lebih dari dua anak akan diberlakukan di sebagian negara bagian Rakhine.
Pemimpin oposisi Burma Aung San Suu Kyi mengkritik keputusan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan lama yang membatasi keluarga Muslim Rohingya memiliki lebih dari dua anak.
Aung San Suu Kyi biasanya jarang mengomentasi masalah Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara Burma.
Tetapi kali ini pemimpin oposisi Burma mengatakan pembatasan anak keluarga Rohingya merupakan diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia.
"Tidak baik ada diskriminasi seperti itu. Dan ini juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia," kata Aung San Suu Kyi.
Anak gelap
Pada Sabtu (25/05), pihak berwenang di negara bagian Rakhine memberlakukan kebijakan dua anak di dua daerah, Maung Daw dan Bu Thee Daung.
"Berdasarkan instruksi ini, pria Rohingya diizinkan hanya mempunyai satu istri dan setiap pasangan suami istri hanya boleh mempunyai dua anak," kata seorang pejabat seperti dikutip kantor berita Reuters.
Menurut pejabat tersebut, anak ketiga dan seterusnya dianggap gelap. Larangan itu semula diterapkan pada 1994 dan penerapannya kendur selama beberapa tahun terakhir.
Namun komisi yang dibentuk untuk menyelidiki kerusuhan sektarian di Rakhine menyarankan perlunya pendidikan keluarga berencana untuk menangani pertumbuhan pesat penduduk Muslim.