Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), meminta perwakilan pemerintah Indonesia di Filipina campur tangan dalam pertempuran yang pecah antara pihaknya dan pasukan keamanan Filipina di kota Zamboanga, Senin (9/9/2013).
Indonesia diketahui merupakan fasilitator ketiga tripartite review atas perjanjian perdamaian 1996.
"Kami berharap bahwa Kedutaan Indonesia bisa bertindak mengenai hal ini," ujar juru bicara MNLF, Emmanuel Fontanilla, seperti dikutip dari Rappler.com.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 400 milisi MNLF menyerang kota Zamboanga, Senin dini hari, menewaska enam orang dan menyandera sekitar 200 orang.
Wali Kota Zamboanga, Isabelle Climaco Salazar mengatakan 20 orang sandera berada di Barangay Sta Catalina, sementara lebih dari 200 orang sandera lainnya berada di Barangay Kasanyangan.
Selain kedua desa itu, pecahan kelompok Moro itu juga menyerang desa Sta Barbara, Talon-Talon, dan Mampang.
Namun Fontanilla membela kelompoknya, dengan mengatakan bahwa kontak senjata terjadi ketika polisi Filipina menggelar operasi penegakan hukum saat pihaknya akan menggelar aksi damai di Zamboanga.
Fontanilla juga membantah kelompoknya menyandera beberapa orang dalam insiden itu, dan meminta masyarakat tidak menyimpulkan dengan tergasa-gesa.
MNLF menyerukan kepada pemerintah Indonesia segera mengaktifkan Komite Gencatan Senjata Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan memperingatkan bahwa konflik bisa merambah Sabah, Malaysia jika tidak ditangani segera.
Indonesia merupakan Ketua Komite OIC-Perdamaian untuk Filipina Selatan (OIC-PCSP).
MNLF merupakan anggota OKI, yang kemudian menengahi pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak hingga keluarnya Perjanjian Tripoli pada tahun 1976 dan pakta perdamaian 1996.
Sikap MNLF sendiri adalah oposisi terhadap pembicaraan damai yang tengah terselenggara antara Front Pembebasan Islam Moro, kelompok yang memisahkan diri dari MNLF dengan pemerintah Filipina.
Mereka ingin membuka kembali pembicaraan dengan pemerintah Filipina atas apa yang mereka nilai tidak diimplementasikan dari perjanjian damai 1996.