Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertempuran sengit antara tentara Myanmar dan pemberontak lintas etnis yang tergabung dalam Dewan Federal Persatuan Nasional (UNFC) berlangsung di dekat perbatasan timur laut Tiongkok, sedikitnya 20 orang tewas.
Kelompok pemberontak telah memerangi Pemerintah Myanmar sejak kemerdekaan tahun 1948. Meski Pemerintah Myanmar telah menandatangani perjanjian damai dengan hampir semua fraksi pemberontak, namun kontak senjata masih sering terjadi.
Kementerian Informasi Myanmar dalam halaman Facebook-nya mengatakan sembilan tentara dan 11 orang pemberontak tewas dalam serangkaian kontak senjata yang terjadi di utara negara bagian Shan dan Kachinhari, Senin (2/2/2015).
Dewan Federal Persatuan Nasional yang beranggotakan 11 kelompok etnis pemberontak membenarkan kontak senjata di dua negara bagian tersebut. Mereka mengklaim sekitar 30 tentara Myanmar tewas, dan hanya enam pemberontak yang tewas.
Kontak senjata terbaru itu pecah, setelah UNFC mengirim surat kepada Presiden Myanmar, Thein Sein. Mereka meminta agar pemerintah segera menandatangani kesepakatan untuk bekerja menuju negara serikat federal.
Khu Oo Reh, Sekjen UNFC, mengatakan kesepakatan untuk membangun negara serikat federal tersebut akan membuka jalan gencatan senjata nasional. Namun kontak senjata terbaru tersebut dapat merusak upaya tersebut.
"Ini bisa menunda atau bisa menggagalkan proses," katanya. "Itu yang menjadi kekhawatiran kami," tuturnya.
UNFC menargetkan untuk menandatangani perjanjian pembentukan negara federal pada 12 Februari mendatang, tanggal bersejarah bagi Myanmar ketika di tahun 1947 tentara nasional dan pemimpin etnis sepakat membuat federasi pascakemerdekaan dari Inggris.
Dilansir Asiaone.com, Kamis (5/2/2015), fraksi pemberontak yang terlibat kontak senjata dengan tentara Myanmar adalah Tentara Pembebasan Ta-ang Nasional dan Tentara Kemerdekaan Kachin. Keduanya juga menandatangani perjanjian gencatan senjata.
Khu Oo Reh mendunga serangan itu merupakan bagian kampanye dari Pemerintah Myanmar untuk menekan para pemberontak agar menerima proposal gencatan senjata.