News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hukuman Mati

Pernyataan Abbott Singgung Bantuan Tsunami Dikecam Masyarakat Australia

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Australia Tony Abbott (kiri) dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/10/2014). Kunjungan kenegaraan tersebut merupakan kunjungan pertama bagi Jokowi setelah dilantik sebagai Presiden. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pernyataan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott dinilai tidak mewakili masyarakat Australia. Pernyataan tersebut mengenai bantuan yang diberikan Australia kepada Indonesia pascaTsunami.

‎Hal itu dikatakan Abbott terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terus melanjutkan pelaksanaan hukuman mati terpidana narkoba asal Australia..

"Komentar Abbott langsung dikecam di Australia, baik oleh masyarakat maupun bahkan menurut bocoran yang dilaporkan media secara anonim oleh jajaran tinggi pemerintahan Australia, termasuk anggota kabinet. Meskipun Abbott adalah PM Australia, banyak pihak di Australia termasuk saya dengan jelas menyatakan pernyataan dia tidak mewakili kami," kata‎ Peneliti Senior Asia Institute, Universitas Melbourne, Dave McRae di Kantor KontraS, Jakarta, Minggu (1/3/2015).

Ia mengakui‎ muncul penafsiran bahwa komentar Abbott dilatarbelakangi kepentingan politik untuk menaikkan popularitasnya. Menurut Dave berbagai pihak justru menafsirkan seluruh advokasi pemerintah lewat sudut pandang tersebut. Namun penafsiran mengabaikan dua hal.

Pertama, kata Dave advokasi bagi Chan dan Sukumaran dilakukan secara bipartisan yakni oleh kedua partai besar. Lima perdana menteri yaitu tiga dari Partai Buruh dan dua dari partai Liberal. telah melakukan advokasi. "Advokasi ini dianggap wilayah di mana tak bisa ada perbedaan di antara kedua partai besar," ujarnya.

Dave mengatakan semua pihak ‎ harus memahami sikap PM Abbott yang gemar mengambil apa yang disebut "captain's call" atau keputusan kapten.

Captain's call yaitu keputusan yang diumumkan tanpa konsukltasi terlebih dahulu dengan partainya atau masyarakat. "Sebagian kebijakan pemerintah yang paling tak disukai muncul dari kebiasaan captain's call ini, contohnya pemberian gelar kehormatan Australia kepada pangeran kerajaan Inggris pada hari kebangsaan Australia, yang hampir saja menjatuhkan kepemimpinan Abbott," tuturnya.

Ia mengatakan kebiasaan Abbot‎ tidak seiring dengan pokok-pokok advokasi Australia justru menuai banyak kritikan dalam konteks ini, tidak menaikkan popularitas.

"Tapi pernyataan Abbott adalah satu ungkapan saja, sedangkan advokasi sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tentunya kami di Australia berharap advokasi ini bisa didengar," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini