Menlu Retno: Kolonialisme Masih Jadi Tantangan Asia-Afrika Selama 60 Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menilai kolonialisme sebagai tantangan Asia Afrika saat ini, sama seperti ketika para pemimpin Asia-Afrika bertemu di Bandung pada 1955 silam.

"Tantangan kita adalah kolonialisme. Kini setelah 60 tahun, dunia masih tetap tidak seimbang secara geopolitik dan geoekonomi. Palestina masih belum bisa mendapat hak kedaulatan dan kemederkaan," kata Retno saat pidato di hadapan para delegasi Asia-Afrika di JCC, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ia menambahkan dunia tengah dihadapkan pada jurang perkembangan yang meluas. Lebih dari 1 miliar orang hidup dengan pendapatan di bawah 2 dolar Amerika per hari. Konflik, ketakstablian, Intoleransi dan ketidaksetaraan berlanjut dan meningkat.

"Mari tanya diri kita, apa yang terjadi dengan kita. Mari tanya diri, apa yang terjadi dengan dunia. Mari tanya, apa yang bisa dilakukan oleh KAA untuk menjawab tantangan tersebut," kata Retno.

Retno mengungkapkan pada kesempatan pertama KAA kemarin, senior official bekerja keras menghasilkan dokumen yang akan dibahas. Seperti Bandung Message, membahas perbatasan politik dan pesan moral untuk Asia-Afrika dan dunia.

Bandung Message membahas tiga pilar kerja sama dan menegaskan kembali komitmen Asia-Afrika untuk membentuk langkah politik, solidaritas, perkembang ekonomi dan hubungan sosial budaya yang lebih kuat.

"Namun, saya tanya kepada kalian, apakah pesan politik cukup untuk menghadapi tantangaan saat ini. Saya yakin kalian akan mengatakan tidak. Ini baru permulaan, tetapi kita harus mengambil langkah maju," kata Retno.

Karenanya, pertemuan para delegasi negara Asia-Afrika kali ini akan membahas implementasi Bandung Message di bawah dokumen reinfogorating the new asia african strategic partnership (NAASP).

NAASP memberikan pendekatan praktis yang fokus dalam delapan area kerja sama. Dokumen tak hanya tergantung dalam area kerja sama, tetapi melebihi prioritasnya.

"Ini berisi mekanisme operasional, yang menjelaskan kerja sama penuh negara AA untuk memastikan iplementasi efektif," ujar sambung mantan Duta Besar Indonesia di Belanda itu.