Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, DHAKA - Pemerintah Bangladesh menyatakan akan memberantas semua unggahan video atau apapun bentuknya di internet terkait ISIS.
Kebijakan ini diambil Pemerintah Bangladesh sebagai langkah menekan meningkatnya pengaruh kelompok ISIS di negara tersebut.
Selama ini pemerintah Bangladesh membantah keberadaan kelompok tersebut di negara itu.
Kepolisian nasional dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa unggahan video dan pesan-pesan di media sosial yang berhubungan dengan kelompok militan ISIS bisa dikenakan sanksi kriminal.
Kelompok ekstrimis ISIS memperingatkan, akan ada serangan lagi di Bangladesh dan di negara lain sampai pemerintahan yang menjalankan syariah Islam berdiri.
ISIS mengatakan, serangan di Bangladesh hanyalah permulaan dari apa yang akan terjadi.
"Apa yang Anda saksikan di Bangladesh hanya permulaan. Serangan ini akan kembali terulang, terulang, dan terulang sampai Anda kalah dan kami menang, serta syariah diberlakukan di seluruh dunia," kata seorang pria yang diidentifikasi sebagai anggota ISIS asal Bangladesh, Abu Issa al-Bengali dalam video yang terpantau situs anti kelompok radikal, SITE Inteligence.
Militan yang berada dalam video tersebut menyatakan Bangladesh menjadi bagian dari medan perang yang lebih besar untuk membangun lintas batas khalifah yang diproklamirkan pada 2014.
"Saya ingin memberitahu penguasa Bangladesh bahwa jihad yang Anda lihat hari ini tidak sama dengan di masa lalu. Jihad yang dilancarkan hari ini adalah jihad di bawah naungan Khilafah," katanya.
Lima militan Bangladesh menyerang sebuah restoran kelas atas, Holey Artisan Bakery, pada Jumat lalu dan membunuh 20 orang.
ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Namun pemerintah Bangladesh mengaku serangan tersebut dilakukan oleh kelompok militan lokal yang tidak mempunyai hubungan dengan ISIS.
Militan ISIS telah mengklaim keterlibatan mereka dalam serangan oleh kelompok bersenjata di Dhaka pada hari Jumat (01/07/2016). (NHK/BBC/AP/AFP)