Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Delegasi beberapa negara Amerika Selatan berhaluan kiri seperti Venezuela, Kuba, Bolivia, Ekuador, dan Nikaragua meninggalkan ruang sidang ketika Presiden Brasil Michel Temer bicara di sidang Majelis Umum PBB.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (20/9/2016) sekitar pukul 13.40 waktu setempat di New York, Amerika Serikat.
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan, Temer adalah “presiden tidak sah yang merupakan produk kudeta. Kami tidak mengakuinya”.
Diplomat Ekuador Carola Iniguez mengatakan, delegasi negaranya meninggalkan sidang “untuk memprotes situasi politik di Brasil,” seperti dilaporkan Associated Press.
Temer menjadi presiden Brasil setelah pemakzulan Dilma Rousseff oleh Senat terkait tuduhan kesalahan pengelolaan fiskal atau praktik korupsi.
Dalam pidatonya, Temer membela proses pemakzulan itu dan berkeras bahwa hal itu merupakan contoh demokrasi.
Menurut Temer, pemakzulan seorang presiden jelas bukan urusan sepele dalam rezim demokratis.
“Tetapi tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum, tanpa aturan yang diberlakukan pada semua orang, termasuk yang paling berkuasa sekali pun. Ini yang ingin ditunjukkan Brail pada dunia,” kata Temer.
Presiden Brasil Michel Temer naik ke tampuk kekuasaan di tengah krisis politik yang disebabkan penonaktifan Presiden Dilma Rousseff, Agustus 2016.
Namun pergolakan polisik di Brasil sesungguhnya sudah terjadi sejak dua tahun lalu, setelah oposisi menduga Rousseff terlibat skandal korupsi yang akhirnya diikuti pemakzulannya.
Tersingkirnya Rousseff sekaligus untuk sementara mengakhiri kisruh politik di Brasil dan menyudahi 13 tahun kekuasaan kelompok kiri di negeri terbesar di Amerika Selatan itu.
Meski demikian, pengangkatan Temer menjadi presiden juga diwarnai aksi protes massal yang menentang pemakzulan Rousseff dan menolak Temer.