Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Militer Korea Utara kembali menggelar uji rudal balistik yang diluncurkan pada hari Minggu (12/02/2017) dan mencapai ketinggian 550 kilometer sebelum jatuh di Laut Jepang.
Atas aksi tersebut, pemerintah Jepang melalui Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengajukan protes kepada Korea Utara atas penembakan rudal balistiknya.
Dalam sebuah konferensi pers, Suga mengatakan Pemerintah Jepang telah mengajukan protes keras terhadap Korea Utara melalui jalur diplomatik di Beijing.
Dia menyebutkan, rudal tersebut tampaknya terbang sekitar 500 kilometer dan jatuh di Laut Jepang pada hari Minggu (12/02/2017).
Suga juga mengungkapkan, sejauh ini tidak ada laporan kerusakan atas pesawat dan kapal-kapal di kawasan tersebut.
Baca: Unjuk Kekuatan Lagi, Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik di Provinsi Pyongyang Utara
Ia menyatakan bahwa penembakan rudal itu tidak dapat dimaafkan karena jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman bagi keselamatan kapal-kapal serta pesawat di kawasan tersebut.
Suga mengatakan bahwa tindakan ini merupakan provokasi kepada Jepang dan kawasan karena dilakukan tepat setelah pertemuan puncak Jepang-Amerika Serikat.
Dikatakannya bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden AS Donald Trump pada pertemuan tersebut memastikan bahwa Jepang akan terus mendesak Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya serta menghentikan provokasi-provokasinya.
Suga juga mengungkapkan bahwa Jepang akan bekerja sama erat dengan AS, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya untuk meminta Korea Utara agar menahan diri.
Protes atas aksi Korea Utara itu juga dilayangkan pemerintah Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan mengecam peluncuran rudal Korea Utara sebagai ancaman serius atas perdamaian dan keselamatan di Semenanjung Korea serta masyarakat internasional.
Pemerintah Korea Selatan merilis pernyataan setelah mengadakan pertemuan dewan keamanan nasional.
Pernyataan itu menyebut peluncuran rudal tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan atas resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dikatakan bahwa peluncuran itu menunjukkan sifat sesungguhnya dari pemerintahan pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un, yang terobsesi dengan pengembangan teknologi nuklir dan rudal.
Militer Korea Selatan tengah mengumpulkan informasi dan bersiap menghadapi kemungkinan peluncuran lainnya.
Sumber: NHK