Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Kepala Polisi Nasional Malaysia Khalid Abu Bakar mengundang bantuan dari Interpol untuk melacak dan menangkap empat tersangka asal Korea Utara yang meninggalkan Negeri Jiran pada hari yang sama saat Kim Jong Nam, saudara pemimpin Korea Utara, dibunuh.
Masih belum diketahui Interpol yang diminta kerjasamanya ketika empat tersangka tersebut, diyakini akan kembali ke Pyongyang.
Khalid juga mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengirim penyidik ke Macau untuk mengumpulkan sampel DNA dari keluarga Kim Jong Nam. Kim punya rumah dan tinggal di Macau.
Sebaliknya Pemerintah Korea Utara, Kamis (23/2/2017), mengecam Malaysia karena melakukan otopsi ilegal dan amoral terhadap jasad pria yang diyakini sebagai Kim Jong Nam.
Ini adalah pernyataan resmi pertama pemerintah Korea Utara, 10 hari setelah pembunuhan kakak tiri Kim Jong Un itu.
"Malaysia wajib menyerahkan jasad pria itu kepada pemerintah DPRK (Korea Utara) tetapi Malaysia malah melakukan otopsi dan pemeriksaan forensik secara ilegal dan amoral," demikian Komite Kehakiman Korea Utara seperti dikuti kantor berita KCNA.
Korea Utara menuding pemerintah Malaysia tidak mau melepas jenazah Kim Jong Nam dengan alasan yang sangat absurd yaitu membutuhkan sampel DNA dari keluarga mendiang.
"Hal ini membuktikan bahwa Malaysia akan mempolitisasi penyerahan jenazah yang jelas menyalahi hukum internasional dan moralitas demi mewujudkan tujuan jahatnya," pernyataan Korea Utara.
Pernyataan ini adalah yang pertama meski tetap belum menyebut identitas pria yang tewas itu.
Pyongyang juga mendesak digelarnya investigasi bersama dan siap mengirimkan para pakarnya.
Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan yakin bahwa pria yang meninggal dunia di Malaysia itu adalah Kim Jong Nam dan investigasi Malaysia menunjukkan Pyongyang adalah dalang pembunuhan itu.
Sejauh ini penyidik menyebut lima warga Korea Utara diduga terlibat dalam pembunuhan itu dan masih mengejar tiga orang lainnya.
Salah satu orang yang dikejar kepolisian Malaysia termasuk sekretaris kedua kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur dan seorang staf maskapai Air Koryo. (AP/AFP/NHK)