TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kubu penguasa Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe menuju kemenangan besar dalam pemilihan hari Minggu (22/10/2017) kemarin.
Hal ini tentunya akan semakin memperkuat kesempatannya untuk menjadi perdana menteri dengan periode terlama di negara tersebut dan memberi energi kembali dorongan untuk merevisi konstitusi pasifis.
Koalisi Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dipimpin Abe telah memenangkan 310 kursi gabungan, mencapai dua pertiga "supermayoritas" di majelis rendah yang beranggotakan 465 anggota.
Berdasarkan siaran televisi lokal, 11 kursi masih diperebutkan.
Sejumlah televisi lain memberitakan, perolehan kubu Abe sedikit di bawah dua pertiga.
Kemenangan yang cukup besar ini memungkinkan Abe, yang mulai menjabat pada bulan Desember 2012, akan terpilih lagi untuk kali ketiga sebagai pemimpin LDP selama tiga tahun ke depan pada September yang akan datang dan kemudian menjadi perdana menteri terlama di Jepang.
Ini juga berarti strategi pertumbuhan "Abenomik" yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-easy kemungkinan akan terus berlanjut.
Tidak banyak yang menduga Abe akan menang mudah ketika parlemen secara mengejutkan dibubarkan bulan lalu.
Apalagi, perdana menteri berusia 63 tahun itu mengatakan, targetnya hanyalah mempertahankan mayoritas kursi parlemen.
Di sisi lain, kemunculan Partai Harapan pimpinan Gubernur Tokyo Yuriko Koike yang cukup populer beberapa waktu belakangan menjadi alasan sejumlah pengamat memprediksi LDP akan kehilangan banyak kursi.
Asal tahu saja, Koike adalah mantan mitra serta sekutu politik Abe di LDP. Sayangnya, popularitas Partai Harapan yang baru berusia sebulan akhirnya redup seiring dengan berjalannya kampanye.
Berdasarkan proyeksi TV NHK, Partai Harapan tersungkur ke posisi tiga dengan meraih 38 hingga 59 kursi.
Semenatra itu, Partai Konstitusional Demokratik Japan, partai baru yang juga dibentuk bulan lalu secara mengejutkan akan menjadi oposisi terbesar dengan raihan 44 hingga 67 kursi.
Popularitasnya yang sempat anjlok akibat isu nepotisme dan arongansi kekuasaan pertengahan tahun ini juga sempat memunculkan pertanyaan mengenai masa depan pemerintahan Abe.
Jika dapat terus mempertahankan kekuasaannya hingga Desember 2019, Abe bisa menorehkan rekor sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Jepang.
Baca: Analis Reza Priyambada: Belum Ada Sentimen Positif untuk Topang Rupiah Menguat Lagi
Baca: KSPI Tuntut Upah Minimum Provinsi Buruh Tahun Depan Naik Rp 650 Ribu
Ini memang menjadi salah satu dari dua ambisi Abe. Ambisi lainnya adalah merombak konstitusi Jepang untuk mengizinkan negaranya dalam menggunakan dan mengirim pasukan militernya.
Mengacu Pasal 9 draft konstitusi AS, jika dilihat secara harfiah, melarang pemeliharaan angkatan bersenjata.
Tapi pemerintah Jepang telah menafsirkan mengizinkan militernya secara eksklusif untuk membela diri.
Para pendukung proposal Abe mengatakan bahwa itu hanya akan mengkodifikasikan status quo. Sedangkan para pengamat khawatir, hal ini akan memperluas peran asing atas militer Jepang.
Penulis: Barratut Taqiyyah Rafie
Sumber: AP/CNBC
JEPANG