Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Badan PBB untuk Dana Anak-Anak (UNICEF) memperkirakan 60 ribu anak berpotensi mengalami kelaparan dan gizi buruk di Korea Utara.
Hal itu terkait sanksi internasional yang kian memperburuk situasi dengan memperlambat pengiriman bantuan.
Demikian UNICEF dalam laporannya, Selasa (30/1/2018).
Dunia telah mengenakan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara atas program nuklir dan rudal balistik negeri yang dipimpin Kim Jong Un.
Pekan lalu Amerika Serikat mengumumkan sanksi atas sembilan entitas, 16 orang dan enam perusahaan kapal Korea Utara dituduh membantu program senjata.
"Di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), bantuan kemanusiaan atau operasi kemanusiaan dibebaskan dari sanksi," ujar Deputi Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi.
Baca: Tentara dan Rakyat Korut Dilaporkan Bentrok karena Sama-sama Kelaparan
"Tetapi apa yang terjadi adalah bahwa tentu bank, perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang atau kapal barang sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin mengambil risiko kemudian yang terkait (dengan) melanggar sanksi," jelas Abdi lebih lanjut.
"Hal itu yang membuatnya lebih sulit bagi kita untuk membawa bantuan. Sehingga dibutuhkan waktu lebih lama, terutama dalam mendapatkan dana ke negara. Tetapi juga dalam pengiriman barang ke Korea Utara. Tidak ada banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," katanya, merujuk kepada Republik Rakyat Demokratis Korea.
Sanksi terhadap bahan bakar telah diperketat, sehingga bahan bakar menjadi lebih langka dan mahal, Abdi menambahkan.
"Kami memproyeksikan bahwa di beberapa titik, 60 ribu anak-anak akan mengalami kekurangan gizi. Kekuarangan gizi ini berpotensi dapat menyebabkan kematian," kata Direktur Program darurat UNICEF di seluruh dunia, Manuel Fontaine.
"Jadi tren ini mengkhawatirkan."
UNICEF telah diproyeksikan 60.000 anak-anak Korea Utara menderita kurang gizi akut parah tahun lalu, kata juru bicara UNICEF, Christophe Boulierac.
Menurut catatan UNICEF, diare yang berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan dan kurang gizi akut masih merupakan penyebab utama kematian di kalangan anak kecil.
UNICEF mencari 16,5 juta dolar AS tahun ini untuk memberikan nutrisi, kesehatan dan air untuk anak-anak di Korea Utara.
Tapi ketegangan dan sanksi terhadap Korea Utara ini menjadi tantangan operasional yang sulit dan tidak diinginkan.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat ( AS), Donald Trump, menyebut sanksi dan tekanan yang diberikan komunitas internasional memberikan imbas kepada Korea Utara ( Korut).
Pernyataan tersebut disuarakan Trump lewat akun Twitter-nya, seperti dilaporkan kantor berita AFP Selasa (2/1/2018).
Dalam pandangan Trump, sanksi yang sudah diberikan membuat Pyongyang melunak dan mendapat pergolakan internal.
Di antaranya, sejumlah tentara Korut mengambil risiko dengan menyeberang ke Korea Selatan (Korsel) lewat zona demiliterisasi.
Selain itu, pemimpin Korut Kim Jong Un, yang diejek Trump sebagai Pria Roket, dalam pidato Tahun Baru mengatakan siap membuka pintu dialog dengan Korsel.
"Mungkin itu adalah hal baik. Mungkin juga tidak. Mari kita lihat!" kata Trump dalam kicauannya.
Sebelumnya 23 Desember 2017, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi sanksi yang disusun oleh Washington.
Dalam sanksi tersebut, impor minyak Korut dibatas 500.000 barel per tahun.
Kemudian, setiap warga negara Korut yang bekerja di luar negeri harus kembali pulang dalam waktu 24 bulan sejak resolusi dikeluarkan.
Dunia juga diharuskan menghentikan impor barang-barang dari Korut seperti mesin atau peralatan listrik.
Sanksi itu diterbitkan setelah Korut menguji coba rudal balistik antar-benua (ICBM) terbarunya, Hwasong-15, 29 November 2017.
Hwasong-15 itu diklaim bisa menghancurkan daratan manapun di AS.
Usai peluncuran tersebut, Kim kemudian menyebut Korut telah layak disebut sebagai negara nuklir yang sejajar dengan AS maupun Rusia. (Reuters/AFP)