TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Jared Kushner, Penasehat Senior Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, telah bertemu dengan Duta Besar Kuwait untuk AS.
Ia pun menyampaikan rasa frustasinya mengacu pada posisi Palestina dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), menurut harian Al Rai yang berbasis di Kuwait.
Mengutip sumber diplomatik AS yang tidak disebutkan namanya, surat kabar itu mengatakan pada Rabu lalu, bahwa Kushner menyampaikan 'kekesalan' pemerintahan Trump atas resolusi Kuwait baru-baru ini yang menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (8/6/2018), Kuwait telah menyusun resolusi tersebut setelah puluhan demonstran Palestina tewas oleh pasukan Israel pada bulan lalu di Jalur Gaza.
Kushner dikabarkan menyampaikan pernyataannya kepada Duta Besar Salem Abdullah al-Jaber al-Sabah bahwa sikap Kuwait secara pribadi telah membuatnya malu di depan para pejabat AS dan koleganya di negeri paman sam yang selama ini mendukung upaya AS dalam menyelesaikan krisis.
Kushner yang juga merupakan menantu Trump itu mengatakan dalam pertemuan lima menitnya bahwa dirinya telah bekerjasama dengan Mesir dan Arab Saudi terkait situasi di Gaza sebelum prakarsa Kuwait.
Menurut laporan tersebut, Kushner menjelaskan keinginannya mempertahankan perannya sebagai mediator dalam krisis Teluk yang sedang berlangsung, meskipun beberapa pihak merasa keberatan terhadap upaya diplomatiknya.
Pria berusia 37 tahun yang juga menjabat sebagai utusan perdamaian Timur Tengah Trump itu bersikeras menuding Hamas sebagai organisasi teroris.
Ia menambahkan bahwa kelompok itu bekerja untuk memajukan agenda di wilayah tersebut dan tidak memiliki kepentingan bagi rakyat Palestina.
Sumber resmi Kementerian Luar Negeri Kuwait menepis laporan Al Rai, dan menyatakan hubungan antara Kuwait dan AS mengakar secara kuat.
Pekan lalu, AS menjadi negara satu-satunya yang kontra dalam memilih resolusi DK PBB yang dirancang untuk melindungi Palestina dari tembakan langsung Israel.
Sementara 10 negara lainnya, termasuk Rusia dan Perancis memberikan suara dukungan terhadap resolusi yang diajukan Kuwait.