Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Panglima militer Myanmar memperingatkan campur tangan asing termasuk pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyeret-nyeret dirinya untuk bertanggung jawab atas kekerasan terhadap etnis Rohingya tahun lalu.
Dalam komentarnya terhadap laporan misi pencarian fakta PBB bulan ini, Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar punya kedaulatan sendiri atas semua kebijakannya.
Baca: Ribuan Orang Menangis Saat Pemakaman 25 Korban Serangan Teror dalam Parade Militer Iran di Ahvaz
Untuk itu PBB tidak perlu untuk ikut campur dalam urusan internal negara agar tidak menyebabkan kesalahpahaman.
"Sebagai negara menetapkan berbagai standar dan norma-norma, negara, organisasi dan kelompok lain tidak memiliki hak campur tangan dan membuat keputusan atas kedaulatan negara," tegas Min Aung Hlaing.
Juru bicara militer belum bisa dihubungi guna memberikan komentar atas pernyataan tersebut.
Baca: Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Kembali Ditahan Sesaat Setelah Bebas
Misi PBB menyerukan Min Aung Hlaing dan lima jendral dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dengan tuduhan pembunuhan massal dan perkosaan.
Tim penyidik PBB saat merilis bagian akhir dari laporan mereka, Selasa (18/9/2018), menyebut militer Myanmar harus disingkirkan dari dunia politik negeri itu.
Dalam laporan setebal 444 halaman itu, tim penyidik PBB juga merekomendasikan agar para perwira tinggi militer diganti dengan pejabat baru.
Tim PBB juga merekomendasikan agar komunitas internasional menyelidiki keterlibatan para perwira tinggi AD Myanmar dalam dugaan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya.
Nama perwira tinggi yang disebut dalam laporan itu adalah panglima angkatan bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing.
Sejauh ini, militer Myanmar selalu membantah telah melakukan kejahatan.
Mereka bersikukuh operasi militer yang dilakukan adalah untuk membasmi pemberontakan Rohingya.
Hingga 2011, junta militer menguasai Myanmar sebelum pemimpin sipil Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu yang menyeimbangkan kekuasaan sipil dan militer.(Reuters/AFP)