TRIBUNNEWS.COM, ISTANBUL - Inggris, Prancis, dan Jerman telah meminta Arab Saudi serta Turki untuk melakukan 'penyelidikan yang kredibel' terkait hilangnya Jurnalis senior sekaligus Kritikus politik Jamal Khashoggi.
Dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (18/10/2018), ketiga negara Eropa itu juga meminta agar kasus tersebut menjadi perhatian serius bagi kedua negara terkait.
Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri ketiga negara itu dalam pernyataan bersama.
"Perlu ada penyelidikan yang kredibel untuk menetapkan kebenaran terkait apa yang terjadi, juga untuk mengidentifikasi (apakah benar) mereka (Arab Saudi) yang bertanggungjawab atas hilangnya Jamal Khashoggi," seperti yabg tertulis dalam pernyataan tersebut.
"Selain itu penyelidikan kredibel itu juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban,".
Dalam pesan yang dikirimkan kepada otoritas Arab Saudi dan Turki itu, ketiga negara tersebut juga berharap agar pemerintah Saudi bisa memberikan penjelasan secara rinci mengenai kasus yang kini menjadi perhatian dunia.
"Kami mendorong upaya bersama Saudi-Turki dalam hal tersebut, dan mengharapkan Pemerintah Saudi untuk memberikan tanggapan secara lengkap dan rinci,".
"Kami juga telah menyampaikan pesan ini secara langsung kepada pihak berwenang Saudi,".
Kasus menghilangnya Jamal Khashoggi memang kini telah menjadi perhatian dunia.
Jamal Khashoggi merupakan seorang Jurnalis senior Arab Saudi yang kini menjadi Kolumnis di The Washington Post.
Ia sudah tinggal dalam pengasingannya di Amerika Serikat (AS) selama setahun terakhir karena melarikan diri dari pemerintah Arab Saudi saat penindasan dilakukan terhadap para pengkritisi negara kerajaan tersebut.
Khashoggi kemudian dikabarkan menghilang pada 2 Oktober lalu, setelah memasuki Konsulat Arab Saudi di Turki untuk mendapatkan surat-surat yang ia perlukan demi menikahi tunangannya.
Menurut sejumlah media, mengutip dari sumber-sumber Turki yang tidak disebutkan namanya, kepolisian Turki meyakini bahwa Jurnalis itu tewas di dalam fasilitas diplomatik tersebut.