Baca tanpa iklan
“Kini PBB punya aturan baru, hanya warga negara resmi dari negara peserta yang bisa masuk dan hadir dalam Sidang Umum PBB,” kata Delegasi RI asal Papua, Nick Messet, melalui pesan WA kepada Tribunnews.com, Jumat (27/9/2019) malam.
Benny Wenda sebelumnya mencoba masuk ke ruang sidang melalui delegasi Vanuatu.
“Benny Wenda cs mau masuk ruang sidang PBB dengan ikut delegasi Vanuatu tapi tidak diijinkan, karena peraturan PBB kali ini cukup keras,” ungkap Messet.
Sehingga, Benny Wenda tidak lagi bisa ikut delegasi Vanuatu seperti sebelum-sebelumnya.
“Saya kira ini bagus sekali, peraturan PBB cukup ketat bagi setiap peserta Sidang Umum PBB,” ungkap Messet.
Bahkan, lanjut Messet, dirinya yang menjadi Konsulat Kehormatan Negara Nauru di Jakarta tidak diperbolehkan masuk.
“Saya sendiri juga tidak diperbolehkan masuk ikut delegasi Nauru, meskipun saya Konsulat kehormatan mereka di Indonesia. Saya bisa masuk melalui delegasi Indonesia kalau diperlukan,” ujar Messet.
Messet menambahkan, saat ini dirinya sedang bersiap masuk ruang sidang umum PBB melalui delegasi RI.
“Tadi Pak Roy Sumirat menghubungi kami dan menyampaikan pesan dari bu Menteri Luar Negeri RI agar Pak Nick, Pak John dan Pak Manufandu dapat mendampingi Wapres RI masuk duduk resmi dalam SU PBB dan ikut mendengarkan pidato Wapres RI,” kata Messet penuh haru.
Benny Wenda minta dukungan Australia
Dalam wawancara dengan stasiun TV SBS Australia, Benny Wenda mengaku sedang berada di New York untuk mengupayakan jalan bagi kunjungan Komisioner HAM PBB ke tanah airnya, Papua.
"Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," ujarnya.
Kelompok separatis Papua itu terus meminta bantuan masyarakat internasional termasuk Australia.
Menurut Benny Wenda, aksi di Wamena dan Jayapura tadinya berlangsung damai namun aparat keamanan Indonesia menindakinya secara keras.
Kepada SBS, Benny meminta Australia untuk mendukung intervensi internasional dalam menyelidiki situasi yang terjadi di lapangan.
"Saya mendesak Pemerintah Australia agar bertindak cepat. Kita tidak ingin mengulangi sejarah yang sama dengan yang terjadi di Timor Timur," ucapnya.