Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Anggaran pemerintah Jepang tahun 2020 dipastikan lebih dari 102 triliun yen terbesar dalam sejarah anggaran di Jepang dan sekaligus dalam 10 tahun terakhir, akan mengeluarkan obligasi surat hutang (JGB) kembali.
"Latar belakang penerbitan obligasi karena memburuknya penerimaan pajak selain dari pajak konsumsi karena perlambatan ekonomi, tetapi yang lebih penting, kenaikan tarif pajak konsumsi membantu meningkatkan pengeluaran yang semakin memperburuk lingkungan fiskal," papar Takahide Kiuchi seorang ekonomi dari lembaga penelitian NRI.
Peningkatan pengeluaran umum akan membutuhkan sekitar 480 miliar yen untuk pendidikan tinggi gratis di universitas serta biaya pendidikan anak gratis dan perawatan anak mulai Oktober akan mulai dicatat.
Karena penuaan masyarakat, biaya terkait jaminan sosial akan menjadi 35.800 miliar yen dari awalnya tahun 2019 sebesar 34.059,3 miliar yen.
Jumlah total akun umum anggaran pemerintah Jepang ini adalah yang terbesar yang pernah ada, melebihi anggaran awal 101,5 triliun yen pada tahun fiskal 2019 dan melebihi 100 triliun yen untuk tahun kedua berturut-turut.
Anggaran akan mencakup 1,8 triliun yen untuk "tindakan khusus" sebagai tindakan ekonomi guna menggairahkan kembali perekonomian Jepang.
Ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai penanggulangan pajak konsumsi yang mengimbangi efek negatif dari kenaikan pajak konsumsi terhadap perekonomian. Mengingat lingkungan ekonomi yang relatif stabil saat ini, ukuran ekonomi ini dianggap Kiuchi terlalu berlebihan.
Baik biaya jaminan sosial dan pertahanan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi.
Biaya terkait jaminan sosial telah disesuaikan pada skala sekitar 35,8 triliun yen. Dalam hal ini, itu akan meningkat 1,7 triliun yen atau sekitar 5% dari tahun 2019. Ada kemungkinan bahwa tingkat pertumbuhan akan melebihi 4,8% , kenaikan terbesar sejak pembentukan administrasi kabinet kedua PM Abe.
Omong-omong, peningkatan alami dalam biaya terkait jaminan sosial karena penuaan diperkirakan sekitar 400 miliar yen di FY2020.
Jumlah tersbeut sedikit lebih kecil dari biasanya, karena jumlah lansia berusia 75 tahun yang baru ditambahkan sementara melambat karena penurunan tingkat kesuburan sebelum dan sesudah Perang Dunia II.
Namun demikian, peningkatan keseluruhan biaya terkait jaminan sosial di FY2020 jauh lebih tinggi karena tarif pajak konsumsi dinaikkan dan pendidikan anak serta perawatan anak dibebaskan. Anggaran diperkirakan kurang dari 800 miliar yen. Ini diimplementasikan bersamaan dengan kenaikan pajak konsumsi.
"Masalah ketidakadilan antargenerasi atas sistem jaminan sosial harus dipromosikan dari perspektif menyamakan beban, bukan memperluas manfaat bagi generasi yang aktif. Peningkatan dalam tarif pajak konsumsi, yang juga ditanggung oleh generasi pensiunan, pada awalnya dilakukan untuk tujuan berbagi beban sistem jaminan sosial di antara berbagai generasi. Ini melayani tujuan mengurangi ketidakadilan beban. Dalam perumusan anggaran 2020, tampaknya salah satu tujuan penting untuk menaikkan tarif pajak konsumsi telah dilupakan," tekan Kiuchi lagi.