Partai Bersatu yang Dipimpin Mahathir Mohamad Keluar dari Koalisi Pemerintah Malaysia

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR  -- Partai yang dipimpin Mahathir Mohamad, 'Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu)' keluar dari koalisi pemerintah 'Pakatan Harapan (PH), pada Senin (24/2/2020).

Keluarnya Partai Bersatu ini terjadi di tengah panasnya suhu politik di Malaysia mengenai transisi kekuasaan antara Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan politisi senior Anwar Ibrahim.

Keputusan keluar dari koalisi Pakatan Harapan diambil setelah Mahathir mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Malaysia, Senin (24/2/2020).

Presiden partai Bersatu Muhyiddin Yassin mengatakan, Dewan Tertinggi Partai membuat keputusan ini pada Minggu (23/2/2020) kemarin.

Baca: Mahathir Mohamad Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Raja Malaysia

"Keputusan itu dibuat setelah melihat perkembangan politik saat ini dan masa depan negara menjadi pertimbangan," katanya.

Dia menambahkan, semua kader Partai Bersatu telah menandatangani pernyataan untuk terus mendukung dan mempercayai Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Namun, Mahathir mengajukan pengunduran dirinya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Ketua Partai Bersatu pada Senin (24/2/2020).

Baca: Wan Aziza Diramalkan akan jadi PM Wanita Pertama setelah Mahathir Mohamad Mundur dari Jabatannya

Adapun Koalisi Pakatan Harapan terdiri dari Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik (DAP), Partai Bersatu, dan Partai Amanah.

Suhu politik menjadi memanas setelah muncul kabar Mahathir akan mengumumkan pembentukan koalisi baru.

Koalisi yang disebut-sebut bernama Pakatan Nasional ini akan didukung oleh kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Baca: BREAKING NEWS: Mahathir Mohamad Mundur dari Kursi Perdana Menteri Malaysia

Pembentukan koalisi baru berarti bubarnya koalisi berkuasa Pakatan Harapan serta batalnya kesepakatan transisi kekuasaan antara Mahathir dengan politisi senior Anwar Ibrahim.

Seperti diketahui, Pakatan Harapan telah sepakat Anwar akan menggantikan Mahathir pada Mei 2020.

Namun, rencana penyerahan kekuasaan ini terus dilanda ketidakpastian yang berpuncak pada drama politik yang saat ini sedang berlangsung.