Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, angkat bicara terkat tudingan yang ditujukan kepada dirinya.
Mahathir Mohamad dituding menjadi pemicu krisis politik di Malaysia karena keputusanya mundur dari jabatan Perdana Menteri Malaysia.
Dua hari setelah Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, Minggu (1/3/2020), Mahathir Mohamad membeberkan alasannya dalam unggahan di Facebook.
Dalam unggahannya Selasa (3/3/2020), Mahathir Mohamad membantah bahwa keputusannya mundur menyebabkan gejolak politik di Malaysia.
Baca: Rencana Mahathir untuk Lawan PM Muhyiddin Yassin Tertunda, Sidang Parlemen Diundur hingga Mei 2020
Dia berujar, dia mundur pada 24 Februari karena sudah kehilangan dukungan, di mana dia mengeluhkan sekutunya telah mengkhianatinya.
"PM Malaysia menduga krisis bermula ketika saya, Mahathir Mohamad, mengundurkan diri," tulis poltiisi berjuluk Dr M itu dikutip Straits Times.
Dia bersikukuh tidak mungkin jika dia mundur tanpa alasan.
Apalagi setelah muncul laporan dia didukung baik koalisi penguasa maupun oposisi.
Baca: Mahathir: Anwar Ibrahim Sedikit Terobsesi Jadi Perdana Menteri, Tapi Tak Bisa Menjalankan Niatnya
Salah satunya adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang pernah dipimpin Najib Razak, pendahulunya yang kemudian digulingkan.
Politisi berusia 94 tahun itu menyatakan, yang benar adalah dia meletakkan jabatan karena para pendukungnya sudah tidak yakin kepadanya.
"Seperti yang sudah saya sampaikan di depan Yang di-Pertuan Agong, saya tak memperoleh mayoritas. Jadi, saya tidak layak menjadi PM Malaysia," tegasnya.
Mahathir mengaku, dia menyesalkan fakta bahwa idenya untuk membentuk pemerintahan gabungan, baik dari oposisi maupun koalisi Pakatan Harapan, ditolak.
Pria yang dijuluki Bapak Pembangunan Malaysia tersebut sebelumnya sempat mengusulkan agar pemerintahan mencakup sosok yang berpengetahuan luas.
Baca: Seusai Sebut Muhyiddin Pengkhianat, Mahathir Mohamad Juga Salahkan Anwar Ibrahim
"Anggota partai juga boleh bergabung, namun sebagai individu. Di sini, mereka tidak boleh membawa agenda partainya," tuturnya.