Transportasi umum seperti kereta api dan bus tidak akan ditangguhkan lebih lanjut bahkan dalam hal deklarasi darurat, akan beroperasi pada jadwal yang sama seperti sebelumnya.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata mengatakan bulan Maret 2020 bahwa angkutan umum harus didasarkan pada memastikan fungsi transportasi publik yang diperlukan dalam keadaan darurat.
Menurut jalur kereta api utama, rute bus dan maskapai penerbangan, bahkan jika situasi darurat diumumkan, tidak akan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi jumlah kereta api atau menangguhkan operasi, dan semua akan terus beroperasi pada jadwal yang sama seperti sebelumnya.
Demikian pula tidak ada perusahaan jalan tol yang berencana mengambil tindakan khusus seperti membatasi lalu lintas.
Di sisi lain, tergantung pada kereta api, bus rute, dan perusahaan penerbangan, jika ada permintaan khusus dari pemerintah atau jika jumlah penumpang turun lebih lanjut, akan mempertimbangkan pengurangan lebih lanjut dalam penerbangan dan suspensi yang diperlukan.
Apa tindakan dan hukuman yang bisa ditegakkan?
▽ Dalam hal kekurangan institusi medis, prefektur dapat menggunakan tanah dan bangunan tanpa persetujuan pemilik untuk membuka fasilitas medis sementara.
▽ Apabila diperlukan pemerintah dapat meminta dealer untuk menjual obat-obatan, makanan, dan produk-produk kebersihan seperti masker.
Seandainya pihak tersebut tidak mematuhi permintaan pemerintah, mak adapat diambil berbagai tindakan selain itu juga akan ada pinalti dan atau denda.
Akan ada penalti dalam dua kasus berikut:
▽ Kita dapat memesan barang yang akan disimpan untuk dijual oleh pedagang, tetapi jika pedagang tidak mematuhi dan menyembunyikan atau menghancurkannya, maka akan dihukum penjara hingga 6 bulan atau denda hingga 300.000 yen.
▽ Denda hingga 300.000 yen juga akan dikenakan jika menolak inspeksi di tempat yang dilakukan oleh pemerintah prefektur mengenai penggunaan lahan untuk pendirian fasilitas medis sementara atau penyimpanan persediaan seperti obat-obatan dan makanan.
Deklarasi darurat membatasi tindakan yang dapat ditegakkan dan bukan merupakan Lock Down seperti di luar negeri, tetapi diharapkan banyak orang dan perusahaan akan bekerja sama.
Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan menyerukan penghindaran menyeluruh dari tiga hal yaitu padat, tertutup, dan dekat.
Apa dampaknya terhadap sistem medis?