News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas Akhiri Perjanjian Keamanan dengan Israel dan AS

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas Akhiri Perjanjian Keamanan dengan Israel dan AS

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, telah mendeklarasikan diakhirinya kerja sama keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat.

Hal tersebut disampaikan Abbas mengingat soal ancaman pencaplokan Israel atas bagian-bagian Tepi Barat.

"Palestine Liberation Organization (PLO) dan Palestina dibebaskan hari ini dari semua perjanjian dan pemahaman dengan pemerintah Amerika dan Israel," terang Abbas dalam pidatonya yang dikutip dari Wafa.

Sebelumnya, PLO memilih untuk mengakhiri kerja sama dengan Israel dan AS pada 2018 dan menyerahkannya kepada Abbas ketika akan menerapkan langkah semacam itu.

Dikutip Tribunnews dari Guardian, Presiden Otoritas Palestina (PA) telah mengancam akan menghentikan kerja sama seperti itu beberapa kali sebelumnya.

Baca: Penerbangan Pertama Uni Emirat Arab ke Israel, Bawa Bantuan Medis untuk Palestina

Baca: Di Tengah Pandemi, Warga Palestina di Tepi Barat Lempari Tentara Israel dengan Batu hingga Tewas

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas Akhiri Perjanjian Keamanan dengan Israel dan AS

Tapi tidak jelas apa arti deklarasi dalam praktiknya, terutama dalam hal masa depan aparat keamanan Palestina.

"Untuk menunjukkan ini tidak sama dengan ancaman yang sebelumnya mereka keluarkan, mereka tidak pernah bertindak," kata Presiden dari Proyek AS / Timur Tengah Daniel Levy.

“Kami benar-benar harus melihat aksi Palestina.” katanya.

Secara terpisah, beberapa laporan dari Israel menunjukkan bahwa pejabat keamanan Palestina telah diperintahkan untuk berhenti berbicara dengan rekan-rekan Israel mereka.

Namun para pejabat Palestina harus berkoordinasi dengan para perwira Israel bahkan untuk bergerak di antara wilayah-wilayah di Tepi Barat.

Deklarasi Abbas mengikuti pembentukan pemerintah Israel baru yang secara resmi merenungkan aneksasi beberapa wilayah Tepi Barat, tampaknya dengan dukungan administrasi Trump.

Terkait hal ini Zaha Hassan, seorang pengacara hak asasi manusia dan rekan tamu di Carnegie Endowment for International Peace angkat bicara.

"Saya pikir momen ini secara kualitatif berbeda dari momen lain di masa lalu, dan itu karena Israel memang terlihat siap untuk melampirkan beberapa bagian dari Tepi Barat," katanya.

Mendesak Aneksasi

Menurut televisi Saluran 13 Israel, Duta Besar Israel untuk AS, Ron Dermer, telah mendesak aneksasi sebelum pemilihan AS pada November 2020.

“Kita harus memajukan pencaplokan sekarang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilihan presiden AS," terangnya.

"(Calon Demokrat Joe) Biden bisa menang, ” ungkpanya.

Secara terpisah, Raja Yordania memperingatkan pada hari Sabtu bahwa aneksasi Israel dapat menyebabkan "konflik besar" antara negaranya dan Israel dan tidak mengecualikan penangguhan perjanjian damai 1994 di antara mereka.

Deklarasi Abbas dapat mengarah pada berakhirnya pembagian intelijen antara layanan keamanan Palestina, Israel dan AS.

Tapi itu tidak memberi petunjuk apa yang akan dilakukan pasukan Palestina, ketika tentara Israel melakukan serangan ke wilayah Palestina.

Atau apa artinya bagi gerakan Palestina di sekitar Tepi Barat antara bagian-bagian yang sepenuhnya dikelola oleh PA (Area A), wilayah yang dikelola bersama (B) dan zona pemukiman Israel (Area C).

"Apakah itu berarti bahwa jika semuanya dibekukan, keamanan PA tidak dapat mengakses bagian tertentu dari Area B, "t anya Khaled Elgindy, seorang rekan di pusat kebijakan Timur Tengah di Brookings Institutions.

"Ini adalah jenis pertanyaan yang saya pikir akan diajukan Palestina, dan kemudian Israel, tapi saya tidak yakin ada jawaban yang jelas."

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini