TRIBUNNEWS.COM - Dewan Kota Minneapolis pada Jumat (12/6/2020) dengan keputusan bulat mereformasi departemen kepolisian sepenuhnya.
Para dewan memutuskan mengganti departemen kepolisian dengan sistem keamanan publik yang dipimpin masyarakat.
Pekan lalu mayoritas dewan mengumumkan rencana untuk membubarkan departemen kepolisian Minneapolis.
Dikutip dar Forbes, mereka menyatakan akan berinvestasi dalam program keselamatan publik berbasis masyarakat.
Baca: China-AS Memanas, Amerika Tangkap Agen Mata-mata China yang Menyamar Sebagai Peneliti
Baca: Skotlandia Desak Hentikan Ekspor Gas Air Mata hingga Peluru Karet, Sebut AS Bukan Negara Aman
Menurut resolusi pada Jumat lalu, dewan kota akan memulai proses perombakan ini setidaknya selama satu tahun.
Proses ini akan berjalan dengan melibatkan masyarakat Minneapolis yang bersedia ambil andil untuk mengembangkan model keselamatan publik terbaru.
"Kami mengakui bahwa sistem saat ini tidak dapat direformasi."
"Bahwa kami ingin mengakhiri sistem kepolisian saat ini seperti yang kita tahu," kata anggota dewan, Alondra Cano.
Dewan menyatakan akan menciptakan model transformatif keselamatan publik kota terbaru.
Nantinya, jaminan keselamatan bagi masyarakat akan melibatkan staf dari departemen kota, termasuk kantor pencegahan kekerasa dan hak-hak sipil.
Sejalan dengan perombakan polisi ini, dewan juga mengakhiri fase darurat lokal yang diakibatkan protes George Floyd.
Sebenarnya Wali kota Minneapolis, Jacob Frey tidak mendukung ide penghapusan polisi secara penuh.
Baca: Donald Trump Junior Pakai Uang Pajak Warga AS Rp 1 Miliar untuk Berburu Domba
Baca: AS Terbangkan Pesawat Pembom dan Drone Pengintai ke Laut China Selatan
Dia hanya mengatakan akan mendukung reformasi struktural secara besar-besaran terhadap sistem rasial.
Sayangnya dewan kota memutuskan untuk menghapus polisi dan menggantinya dengan keamanan berbasis masyarakat sipil.
"Pembunuhan George Floyd pada 25 Mei 2020, oleh petugas kepolisian Minneapolis adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tidak ada reformasi yang akan mencegah kekerasan mematikan dan penyalahgunaan oleh beberapa anggota Departemen Kepolisian terhadap anggota komunitas kami, terutama orang kulit hitam dan orang-orang warna," tulis lima anggota dewan dalam resolusi.
Dewan telah menugaskan sebuah tim untuk menyampaikan rekomendasi keselamatan publik berbasis masyarakat ini pada 24 Juli mendatang.
Polisi Minneapolis Kecam Derek Chauvin dan Dukung Reformasi
Mantan perwira polisi Minneapolis yang didakwa atas kematian George Floyd, Derek Chauvin dikecam rekan seprofesinya.
Sebanyak 14 polisi Minneapolis menulis surat terbuka pada Kamis (11/6/2020), lalu.
Surat itu berisi kecaman atas tindakan Chauvin dan mengatakan akan mendukung perubahan, dikutip dari Fox9.
Surat itu ditujukan kepada semua orang khususnya warga Minneapolis, dari Departemen Kepolisian Minneapolis mewakili anggota lainnya.
Baca: Satu Polisi Terdakwa Pembunuhan George Floyd Bebas dengan Jaminan 10 Milyar
Baca: Donald Trump Menduga Lansia yang Didorong Polisi hingga Kepalanya Berdarah Adalah ANTIFA
Dalam surat itu, para petugas mengecam tindakan Chauvin sehubungan dengan kematian George Floyd.
"Seperti kami, Derek Chauvin bersumpah untuk memegang kesucian hidup yang paling berharga," tulis surat itu.
"Derek Chauvin gagal sebagai manusia dan menelanjangi martabat dan kehidupan George Floyd. Ini bukan siapa kami."
Surat itu muncul sehari setelah Kepala Polisi Minneapolis, Medaria Arradondo mengumumkan rencana untuk mereformasi departemen kepolisian.
Baca: Wacana Polisi AS Dibubarkan, Istri Wali Kota New York Anggap Mustahil hingga Hidup Bak di Surga
Baca: AS Terbangkan Pesawat Pembom dan Drone Pengintai ke Laut China Selatan
Para petugas dalam surat itu mengaku setuju dengan upaya Arradondo.
"Kami adalah pemimpin, formal dan informal, dan dari semua jajaran di Departemen Kepolisian Minneapolis," bunyi surat itu.
"Kami bukan serikat pekerja atau administrasi. Kami adalah petugas yang mewakili suara ratusan Petugas Kepolisian Minneapolis lainnya. Ratusan."
"Kami mengakui bahwa Ketua Arradondo membutuhkan kita masing-masing untuk dengan patuh mengikutinya, sementara dia menunjukkan jalan kepada kita.
"Kami siap untuk mendengarkan dan menerima panggilan untuk perubahan, reformasi dan pembangunan kembali," jelas surat tersebut.
Surat itu ditandatangani oleh 13 petugas kepolisian.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)