TRIBUNNEWS.COM - Meghan Markle dan Pangeran Harry dikritik karena masih menggunakan logo mahkota bahkan setelah mereka keluar dari keluarga kerajaan.
Duke dan Duchess of Sussex telah menggunakan logo mahkoa sebagai bagian dari monogram mereka sejak keduanya menikah pada 2018 lalu.
Logo itu juga masih ada di situs resmi mereka, sussexroyal.com, meski keduanya sudah mengumukan mengundurkan diri dari kerajaan pada Januari 2020.
Baca: 14 Momen saat Kate Middleton dan Meghan Markle Berpakaian ala Princess Diana, Warna dan Model Mirip
Kritik kemudian muncul akhir-akhir ini.
Saat badan amal Street Games mengunggah surat yang dikirim oleh Harry dan Meghan di Twitter.
"Masih gunakan logo itu?? Kenapa kalian tidak memahami kepergian kalian dari kerajaan? Masih ingin dapat fasilitas tanpa bekerja?," ujar seorang netizen di Twitter.
Sementara yang lainnya menulis, "Jika kalian ingin pergi, pergi saja."
Ada pula yang berkata, "Harry meninggalkan semua embel-embel kerajaan, yang termasuk logo mahkota. Meghan tidak pernah menjadi Royal."
Sementara itu, pakar atau komentator kerajaan Richard Fitzwilliams berkata Meghan dan Harry masih berhak menggunakan logo mahkota karena Pangeran Harry adalah anak dari pewaris kerajaan, yaitu Pangeran Charles.
"Saya pikir penggunaan sussexroyal.com yang masih merupakan tautan ke situs web mereka, adalah karena mereka belum dapat meluncurkan Archewell, organisasi amal nirlaba, karena pandemi ini," ujar Fitzwilliams, mantan editor The International Who's Who kepada Insider.
"Mereka berhak menggunakan mahkota karena Harry adalah putra pewaris dan Meghan juga 'memiliki mahkota' pada pernikahan mereka," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Meghan Markle dan Pangeran Harry mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan nama Sussex Royal sebagai bagian dari branding mereka setelah mengundurkan diri kerajaan awal tahun ini.
Namun, tidak disebutkan apakah logo resmi mereka akan ikut berubah.
Selain itu, bukan hal yang aneh bagi bangsawan yang tidak bekerja untuk menggunakan mahkota di monogram mereka, seperti yang ditunjukkan oleh seorang pengamat kerajaan di Twitter.