Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BEIRUT - Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, memperingatkan pemimpin kelompok Hezbollah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah, bahayanya jika ia "melintasi garis merah".
Ancaman itu bisa ditujukan secara pribadi maupun negara Lebanon. Ancaman Gantz muncul lewat pernyataan tertulis yang diterbitkan kantornya, Selasa (4/8/2020), dikutip Al Masdar New Network.
"Jika Nasrallah berpikir melanggar garis merah, ia akan menerima respons menyakitkan yang akan mengingatkannya pada kesiapan tinggi negara Israel, dan itu akan membahayakan Lebanon," kata Gantz.
Pada 28 Juli 2020, tentara Israel mengumumkan mereka menggagalkan operasi sabotase di wilayah perbatasan Jabal Roos dengan Lebanon.
Sejumlah gerilyawan Hezbollah Libanon menurut pihak Israel, menyusup ke wilayah Israel. Serangan itu bisa digagalkan. Tidak ada korban di pihak pasukan Israel.
Hezbullah membantah klaim Israel itu, dan menegaskan, mereka tidak melakukan gerakan apapun di perbatasan.
"Semua yang media musuh klaim tentang menggagalkan operasi infiltrasi dari wilayah Lebanon ke Palestina yang diduduki,” kata kelompok milisi Syiah Lebanon itu.
“Peristiwa di sekitar lokasi pendudukan di Sheba. 'a Farms tidak benar sama sekali, dan ini upaya untuk menciptakan kemenangan palsu,” lanjut mereka.
Baca: Militer Israel Serang Pos Pertahanan Hamas di Jalur Gaza
Menlu Lebanon mundur
Di sisi lain, ketegangan yang terjadi di perbatasan Lebanon selatan, menambah kerumitan nasional setelah Menlu Lebanon Nassif Hitti mengundurkan diri.
Lebanon telah menunjuk Charbel Wehbe sebagai Menlu pengganti. Hiiti mundur seraya mengatakan, negaranya berisiko menjadi "negara gagal" akibat keengganan pemerintah melakukan regormasi.
"Saya berpartisipasi dalam pemerintahan ini dengan dasar bahwa saya memiliki satu majikan bernama Lebanon, dan saya menemukan banyak majikan dan kepentingan yang bertentangan di negara saya," kata Hitti.
Pernyataan itu ditulis di surat pengunduran dirinya yang dikirim ke Perdana Menteri Hassan Diab. Pengunduran diri itu diumumkan kepada publik, Senin (3/8/2020) waktu setempat.
"Jika mereka tidak berkumpul bersama untuk kepentingan rakyat Lebanon dan menyelamatkan mereka, maka kapal itu, Tuhan melarang, akan tenggelam bersama semua orang di dalamnya," lanjut Hitti.
Dalam surat pengunduran dirinya, Hitti mencela "tidak adanya visi untuk Lebanon seperti yang saya yakini sebagai negara yang bebas, mandiri dan mampu".
Ia juga mengatakan tidak adanya "keinginan nyata untuk mencapai reformasi struktural ... yang diminta oleh masyarakat nasional kita untuk dan komunitas internasional meminta kami untuk melakukan ".
"Libanon hari ini meluncur menuju menjadi negara gagal," tegasnya. Surat itu juga secara implisit mengkritik kelompok Hezbullah, pendukung utama pemerintahan Diab.
Hitti menyerukan perlunya Lebanon untuk memperkuat ikatannya dengan "komunitas Arab" .
Hubungan Lebanon yang sebelumnya kuat dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, telah dirugikan oleh meningkatnya peran kelompok yang didukung Iran dalam politik Lebanon.
Hezbollah Lebanon juga terlibat dalam konflik regional, termasuk perang di Suriah dan Yaman, dan berhadapan dengan kekuatan negara Arab.
Beberapa jam setelah Hitti mengundurkan diri, Presiden Michel Aoun dan Diab menandatangani sebuah dekrit yang mengangkat Charbel Wehbe sebagai menteri luar negeri yang baru.
Wehbe adalah penasihat urusan diplomatik untuk Aoun dan sebelumnya adalah direktur urusan politik di kementerian luar negeri.
Baca: Viral! Video Pasukan TNI Hadang Tank Israel yang Hendak Serang Lebanon
Pukulan ke pemerintah
Pengunduran diri Hitti adalah pukulan terbesar bagi pemerintahan Diab yang berusia enam bulan, yang telah berjuang untuk memenuhi janji-janji akan menerapkan reformasi luas setelah protes besar-besaran tahun lalu.
Meskipun diplomat veteran itu adalah anggota pertama kabinet Diab yang mundur, pemerintah telah melihat dua pengunduran diri tingkat tinggi dari sebuah tim yang bernegosiasi dengan IMF terkait upaya bailout di sektor ekonomi.
Keduanya mengutip kurangnya kemauan untuk melakukan reformasi karena kepentingan elite politik keuangan negara.
Pekan lalu, Hitti telah mengungkapkan kekesalannya kepada pemerintah Diab dalam sebuah acara bincang-bincang populer, dengan mengatakan itu "menguras kredit profesional dan diplomatik saya".
Pemerintah Diab juga menghadapi tuntutan berulang untuk bubar. Namun Diab mempertahankan kekuasaannya dengan mengklaim pengganti akan memakan waktu lama, yang menurutnya akan menjadi "kejahatan terhadap rakyat Lebanon".
Pengunduran diri Hitti ini terjadi menyusul kecelakaan diplomatik yang melibatkan Diab dan sekutu barat terkuat Lebanon, Perancis. Peristiwa terjadi setelah Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengunjungi Beirut bulan lalu.
Beberapa hari setelah kunjungan itu, sebuah tweet dari akun Twitter resmi Diab mengatakan Le Drian tidak membawa sesuatu yang baru, dan ia kurang memahami jalan reformasi pemerintah Lebanon.
"Keputusan internasional sampai sekarang bukan untuk membantu Lebanon," cuit akun Diab. Tweet itu kemudian dihapus.
Diab juga bertemu dengan delegasi kedutaan Perancis dan dilaporkan menyatakan penghargaannya terhadap hubungan bersejarah Prancis dengan Lebanon.
Hitti dipilih Gebran Bassil, mantan menteri luar negeri dan kepala Gerakan Patriotik Bebas (FPM), yang memiliki blok tunggal terbesar di parlemen dan didirikan oleh Presiden Michel Aoun.
Laporan di media lokal menunjukkan pengunduran diri Hitti sebagian karena frustrasinya pada Bassil pada keputusan kunci di kementerian.
Bassil dilaporkan tidak senang dengan keputusan Hitti untuk berhenti.
Sumber FPM memberi tahu Al Jazeera, keputusan Hitti untuk mundur adalah keputusannya sendiri, terlepas dari posisi partai.(Tribunnews.com/AlMasdarNews/Aljazeera.com/xna)