Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, HONGKONG - Kementerian luar negeri China akan membalas keputusan AS yang menyalahkan pejabat Hong Kong dan China merusak kebebasan wilayah otonomi itu lewat penerapan UU Keamanan Nasional.
Departemen Luar Negeri AS pada Rabu mengumumkan nama 10 pejabat Hong Kong dan (China) daratan, termasuk Kepala Eksekutif Carrie Lam Yuet-ngor.
Mereka dinyatakan secara material berkontribusi pada kegagalan China memenuhi kewajibannya terhadap Hongkong.
Washington menunjuk deklarasi bersama pemerintah Inggris saat penyerahan kota kolonial Inggris itu pada 1997.
Baca juga: UU Keamanan Nasional Diberlakukan di Hongkong, Indonesia Pantau 170 Ribu WNI
Baca juga: Polisi Hongkong Geruduk Kantor Jimmy Lay, Warga AS yang Membantu Pendiri Apple Daily Ikut Diburu
Selama puluhan tahun, Hongkong dikelola di bawah kewenangan Inggris, dan dikembalikan ke Beijing dalam status sebagai wilayah otonomi khusus.
"Masalah Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China. Tidak ada negara yang memiliki hak untuk membuat pernyataan yang tak beralasan dan mengganggu masalah tersebut," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, Kamis (15/10/2020).
Dikutip South China Morning Post (SMP), ia menambahkan China telah mengajukan protes resmi kepada AS.
“AS harus memperbaiki kesalahannya dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan politik dalam negeri China,” tegasnya.
“Jika AS bersikeras akan hal itu, China akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, dan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum perusahaan China dan personel terkait," lanjut Zhao Lijian.
Pemerintah Hong Kong juga menyuarakan penentangannya terhadap langkah AS dan mendesak AS untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat merusak kepentingan sistem keuangan internasional.
Juru bicara pemerintahan eksekutif Hongkong mengecam laporan AS berisi tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab terhadap HKSAR.
Dia membela pemberlakukan hukum keamanan nasional China dan mengkritik ancaman AS untuk menjatuhkan sanksi pada lembaga keuangan dan pejabat pemerintah sebagai contoh lain hegemoni AS.
"Sanksi' AS tidak akan menimbulkan kewajiban bagi lembaga keuangan di bawah hukum Hong Kong.
Lembaga keuangan dan sistem keuangan kita secara keseluruhan kuat dan tangguh. Mereka akan terus beroperasi secara normal dan lancar meski ada tekanan yang tidak semestinya dari AS,” katanya.
Sejak Beijing menerapkan UU Keamanan Baru di Hongkong, Washongton dan Inggris mengancam akan mencabut semua privilese lembaga keuangan yang berpusat di Hongkong.
Bank Hong Kong dapat menghadapi sanksi jika terlibat transaksi signifikan dengan pejabat yang masuk daftar hitam AS.
Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait masalah Hongkong kepada Kongres AS. Intinya menyalahkan pejabat-pejabat Hongkong dan China.
Selain Chery Lam, Sekretaris Kehakiman Hong Kong Teresa Cheng Yeuk-wah dan komisaris polisi kota, Chris Tang Ping-keung, juga diidentifikasi sebagai pejabat yang harus disalahkan.
Stephen Lo, komisaris Kepolisian Hong Kong hingga 2019, adalah satu-satunya orang yang termasuk dalam daftar sanksi sebelumnya yang tidak termasuk yang disebutkan dalam laporan terbaru AS.
Deklarasi Bersama Sino-Inggris di Hong Kong adalah perjanjian di mana kedua pemerintah sepakat China akan mengambil alih kembali kendali atas Hong Kong.
Dokumen tersebut, ditandatangani 1984, menjamin Hong Kong akan mempertahankan otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun setelah penyerahan bekas jajahan Inggris ke China pada 1997.
Presiden Donald Trump menandatangani HKAA menjadi undang-undang pada Juli setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional besar-besaran di Hong Kong.
Dia juga mengeluarkan perintah eksekutif yang mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial terhadap Hongkong.
Undang-undang Keamanan Nasional China memuat ketentuan berbagai perilaku di bawah empat kategori subversi, pemisahan diri, terorisme dan kolusi.
UU itu memungkinkan Beijing mengekstradisi tersangka kasus di Hongkong ke Beijing, dalam kasus-kasus tertentu. UU tersebut juga bersifat ekstrateritorial, mencakup dugaan kejahatan yang dilakukan di luar kota.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan UU Keamanan Nasional telah melumpuhkan kebebasan Hongkong.(Tribunnews.com/SCMP/xna)