Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN – Embargo militer yang diterapkan PBB terhadap Iran selama 13 tahun, berakhir Minggu 918/10/2020).
Iran sekarang bebas membeli atau menjual peralatan militer dari dan ke siapapun. Tidak ada larangan lagi dari PBB, kecuali usaha sepihak yang akan dilakukan AS dan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menyatakan kebebasan Iran dari embargo menjadi kemenangan multilateralisme serta perdamaian dan keamanan.
Secara lembaga, Kemenlu Iran dikutip Aljazeera.com, juga menegaskan berakhirnya embargo ini berarti juga pembebasan sanksi-sanksi terhadap pejabat dan warga Iran.
Baca juga: Rusia akan Jual Sistem Pertahanan Rudal S-400 ke Iran?
Baca juga: Iran Kembangkan Rudal Balistik Terbaru Berdaya Jangkau 700 Km
Baca juga: AS Minta PBB Perpanjang Embargo Senjata terhadap Iran, Rusia: AS Meletakkan Lutut di Leher Teheran
“Mulai hari ini, semua pembatasan transfer senjata, aktivitas terkait, dan layanan keuangan ke dan dari Republik Islam Iran, dan semua larangan terkait masuk atau transit melalui wilayah negara anggota PBB yang sebelumnya diberlakukan di sejumlah negara Iran, warga, dan pejabat militer, semuanya otomatis diberhentikan,” tulis Kemenlu Iran lewat pernyataan pers tengah malam waktu setempat, 18 Oktober 2020.
Meskipun mendapat tentangan AS, embargo senjata konvensional yang telah berlangsung lama yang diberlakukan terhadap Iran telah berakhir sejalan dengan ketentuan kesepakatan nuklir penting antara Iran dan kekuatan dunia.
Larangan 13 tahun yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB berakhir sebagai bagian Resolusi 2231 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Ini perjanjian yang ditandatangani pada 2015 yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan untuk membatasi program nuklirnya.
Berakhirnya embargo berarti Iran secara hukum akan dapat membeli dan menjual senjata konvensional, termasuk rudal, helikopter dan tank.
Kemenlu Iran mengatakan negara itu sekarang dapat memperoleh senjata dan peralatan yang diperlukan dari sumber mana pun tanpa batasan hukum, dan semata-mata berdasarkan kebutuhan pertahanannya .
Namun, Iran mandiri dalam pertahanan militernya. Senjata yang tidak konvensional, senjata pemusnah massal dan pembelian senjata konvensional tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Negara mereka.
AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018, memberlakukan gelombang sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga telah menggunakan segala cara dalam kekuatannya untuk mencegah efektifnya kesepakatan nuklir itu, dan berusaha menghentikan pencabutan embargo senjata terhadap Iran.
Tetapi mayoritas besar negara anggota DK PBB sekali lagi menolak tawaran tersebut, dengan mengatakan tidak ada proses untuk mengembalikan sanksi yang dimulai karena langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum.
AS mengancam konsekuensi bagi negara-negara yang tidak mematuhi pernyataannya, tetapi hingga hari ini belum mengambil tindakan.
Dalam upaya untuk memperpanjang embargo senjata di Iran tanpa batas waktu, AS mengklaim pencabutan embargo akan membuka pintu penjualan senjata yang akan dengan cepat dipakai untuk mengguncang keamanan kawasan itu.
Embargo UE pada ekspor senjata konvensional dan teknologi rudal masih berlaku dan akan tetap berlaku hingga 2023.
Para menteri luar negeri E3 pada bulan Juli mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan sementara tiga negara tetap berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan Resolusi 2231.
Mereka percaya pencabutan embargo senjata akan memiliki implikasi besar bagi keamanan dan stabilitas regional.
Dalam praktiknya, mungkin perlu waktu bagi Iran untuk dapat memanfaatkan kebebasan dari embargo. Pertama, sanksi AS yang tiada henti telah secara signifikan membatasi kemampuan Iran untuk membeli sistem canggih, yang pembelian dan pemeliharaannya dapat menelan biaya miliaran dolar.
Selain itu, China dan Rusia, atau negara lain yang mempertimbangkan penjualan senjata ke Iran, akan bertindak berdasarkan kepentingan kebijakan luar negeri mereka, yang harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan dan kepentingan ekonomi masa depan di Teluk dan kawasan yang lebih luas.
Iran dan China telah mempertimbangkan kesepakatan kemitraan strategis besar selama 25 tahun, yang rinciannya belum dipublikasikan.
Menurut Tong Zhao, seorang rekan senior di Pusat Kebijakan Global Carnegie-Tsinghua, kesepakatan itu telah menyebabkan pengawasan internasional.
Jadi China, yang ingin menunjukkan citra kekuatan yang bertanggung jawab, akan melangkah dengan hati-hati.
"Lebih penting lagi, jika (Joe) Biden terpilih sebagai Presiden AS - yang tampaknya semakin mungkin - Beijing ingin memulai kembali hubungan AS-China dengan pemerintahan AS yang baru," katanya kepada Al Jazeera.
Dalam nada ini, Zhao mengatakan tidak mungkin bagi Beijing untuk membahayakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Biden dengan membuat kesepakatan senjata besar-besaran dengan Teheran.(Tribunnews.com/Aljazeera/RussiaToday/xna)