Baca tanpa iklan
"Saya percaya apa yang Mulia inginkan adalah para politisi, khususnya, untuk lebih fokus pada rakyat dan negara daripada kepentingan pribadi," katanya.
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah memutuskan tidak perlu menyatakan keadaan darurat di Negera Jiran itu.
Sultan Abdullah juga mengingatkan kepada seluruh politisi untuk segera menghentikan segala bentuk politik yang dapat mengganggu stabilitas negara, kata pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara Malaysia, Ahmad Fadil Shamsuddin, seperti dilansir The Star, Minggu (25/10/2020).
"Sultan Abdullah juga mengatakan tidak perlu anggota Parlemen untuk melanjutkan tindakan tidak bertanggung jawab mereka yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang ada, " katanya dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan Sultan Abdullah dan penguasa Melayu telah melalui diskusi membahas proposal pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat berdasarkan Pasal 150(1) Konstitusi Federal.
Raja Malaysia dan para Sultan penguasa Melayu merasa pemerintah telah berhasil menahan pandemi secara efektif.
"Raja sangat percaya pada kemampuan Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan melakukan penegakan untuk mengekang pandemi Covid-19 agar tidak menyebar," katanya.
Ahmad Fadil menambahkan, Sultan Abdullah menekankan anggaran 2021 yang akan dibahas di Parlemen sangat penting bagi rakyat untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian bangsa.
"Dengan demikian, alokasi keuangan sangat dibutuhkan oleh frontliner untuk memastikan mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan lancar, " katanya, seraya menambahkan bahwa Sultan Abdullah sangat prihatin dengan kekhawatiran masyarakat karena munculnya beberapa klaster baru dan lonjakan kasus harian.
Ahmad Fadil mengatakan, Sultan Abdullah mengimbau semua orang, terlepas dari latar belakang dan kecenderungan politik mereka, untuk menyisihkan semua perbedaan dan bersatu serta memainkan peran masing-masing untuk membantu pemerintah dan aparat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Para penguasa Melayu sebelumnya mengadakan pertemuan khusus di Istana Negara Kerajaam Malaysia untuk membahas rencana pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk mengatasi situasi Covid-19 yang kembali memburuk.
Pada Jumat (23/10/2020) lalu, PM Muhyiddin dan beberapa menteri bertemu Sultan Abdullah membicarakan mengenai rencana mengumumkan keadaan darurat di Istana Abdulaziz di Kuantan.
PM Malaysia dan sejumlah Menteri didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador, Jaksa Agung Idrus Harun dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah. (Bernama/Reuters/Channel News Asia/The Star)