Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mengkhawatirkan dampak dari penolakan pemerintahan Donald Trump untuk bekerja sama dengan tim transisinya.
Pada hari Senin (16/11/2020), Joe Biden dengan gamblang mengatakan "lebih banyak orang mungkin akan meninggal jika mereka (pemerintahan Trump) tidak dapat berkoordinasi dalam pengelolaan pandemi virus corona."
Dilansir USA Today, meskipun penghitungan suara tidak dapat diubah, presiden Trump terus menolak untuk mengakui hasil pilpres.
Tanpa dasar yang kuat, Trump bersikeras bahwa pemilihan itu dicurangi, dengan klaim palsu tentang penipuan pemilu yang masif.
Kini Trump tengah disibukkan dengan gugatan hukumnya terhadap hasil pemilu.
Baca juga: Merasa Dicurangi di Pilpres AS, Ribuan Pendukung Donald Trump Demo di Washington Hingga Phonenix
Baca juga: Yayasan Amal Kanker Joe Biden Disebut Raup Jutaan Dolar Tapi Nol Kontribusi untuk Penelitian Medis
Akibatnya, pemerintahannya belum mengizinkan dana yang diperlukan untuk memulai transisi Biden.
Ia juga belum membagikan briefing intelijen harian dengan Biden maupun berkoordinasi dengan tim virus corona Biden.
Biden mengatakan memformalkan transisi ke pemerintahannya akan membantunya menyusun rencana yang serius dan konsisten untuk menangani pandemi.
Sementara itu, Biden tengah memilih personelnya dan berkoordinasi dengan pejabat bisnis dan tenaga kerja, sambil terus mengharapkan kerja sama dari Trump.
"Akan jauh lebih mudah jika presiden ikut serta," kata Biden.
Sebelumnya pada hari Minggu (15/11/2020), Dr. Anthony Fauci, yang telah menjabat sebagai direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular melalui lima transisi kepresidenan sebelumnya, mengatakan di "State of the Union" CNN bahwa "jelas, akan lebih baik jika kita bisa memulai bekerja dengan tim transisi Biden."
"Ini hampir seperti mengoper tongkat dalam perlombaan," kata Fauci.
Biden juga mengatakan bahwa vaksin kedua yang berhasil dalam uji coba awal adalah penting.
Selain itu, penting pula mengenai proses memberikan vaksin itu ke 300 juta orang Amerika.
Transisi yang terkoordinasi akan mempercepat proses itu.
"Mendapatkan vaksin dan vaksinasi adalah dua hal yang berbeda," kata Biden.
"Semakin cepat kami memiliki akses ke rencana distribusi administrasi, semakin cepat transisi ini akan berjalan mulus."
Tim Transisi Joe Biden Dipenuhi Orang-orang dengan Berbagai Ras, Sebagian Besar Wanita
Presiden terpilih Joe Biden bersiap mengambil alih Gedung Putih pada Januari mendatang.
Hampir setengah dari tim transisi pemerintahannya terdiri dari orang-orang dengan berbagai warna kulit, mayoritas wanita.
Sebanyak 46% staf transisi adalah orang dengan berbagai warna kulit (non kulit putih), menurut data keragaman baru dari tim transisi yang diberikan kepada CNN.
Sejumlah 41% dari staf senior juga non-kulit putih.
Mayoritas staf transisi, 52%, adalah perempuan.
Sedangkan 53% staf senior juga perempuan.
Angka keragaman ini muncul setelah Biden akan mengumumkan pemilihan Kabinet dan staf seniornya untuk Gedung Putih dalam beberapa minggu mendatang.
Baca juga: Joe Biden Pertimbangkan Sosok Ini Jadi Menteri Keuangan AS
Baca juga: Sekutu Donald Trump Dikabarkan Berencana Membeli Newsmax untuk Dijadikan Saingan Fox News
Salah satu janji kampanyenya yaitu membangun pemerintahan yang akan "terlihat seperti Amerika."
Langkah besar pertama Biden menuju keberagaman dalam pemerintahannya adalah ketika ia memilih Kamala Harris, seorang wanita kulit hitam dan Asia Selatan, sebagai wakil presidennya.
Dalam pengumuman kepegawaian pertamanya, Biden memilih seorang pria kulit putih dan penasihat lama, Ron Klain sebagai kepala stafnya untuk Gedung Putih.
Keragaman tim transisi juga meluas ke dewan penasihatnya.
Dewan penasihatnya terdiri dari 43% non kulit putih dan 52% wanita.
Sebanyak 9 dari 13 anggota dewan penasihat Covid-19 Biden adalah orang kulit berwarna dan sembilan anggotanya adalah wanita, menurut data.
Pekan lalu, tim transisi mengumumkan tim peninjau agensi meskipun Administrasi Layanan Umum belum mengakui Biden sebagai pemenang pemilihan.
Tim tersebut terdiri dari sekitar 500 orang, lebih dari setengahnya adalah wanita.
Sekitar 40% dari tim mewakili komunitas yang secara historis kurang terwakili dalam pemerintah federal, kata seorang pejabat transisi.
Komunitas yang dimaksud mencakup orang non kulit putih, individu yang diidentifikasi sebagai LGBTQ + dan orang dengan disabilitas.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)