Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo menyayangkan tulisan yang dimuat Japan Times (18/11/2020) bersumber dari Associated Press (AP) mengenai pelecehan dan eksploitasi perempuan Indonesia di industri sawit.
"Kita menyayangkan artikel yang ditulis tersebut tidak mengutamakan prinsip cover both sides (cek dan ricek) terhadap fakta yang sesungguhnya terjadi," ungkap Dubes Heri Akhmadi kepada Tribunnews.com, Jumat (20/11/2020).
Pemerintah Indonesia cq KBRI Tokyo prihatin sekali apabila hal itu benar terjadi.
"Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah prioritas. Kami memastikan tidak ada eksploitasi masif pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai negara menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, kasus pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja perempuan biasanya diberitakan merupakan hal rare and unexpected incident yang tentunya akan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum di Indonesia."
Petani dan perusahaan sawit baik kecil maupun besar telah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan perlindungan layak bagi para pekerja khususnya perempuan di perkebunan sawit.
"Sementara itu perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip berkelanjutan sesuai standar dan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia."
Sertifikasi ISPO meliputi persyaratan legalitas yang jelas termasuk syarat untuk kesehatan keselamatan serta perlindungan kerja. Untuk dapat memperoleh sertifikat ISPO, perusahaan harus menunjukkan praktek penggunaan tenaga kerja yang baik termasuk perlindungan terhadap keselamatan para pekerja perempuan.
Di Indonesia sekitar 2,6 juta tenaga kerja langsung yang bekerja di sektor sawit dan sekitar 3 juta tenaga kerja tidak langsung serta petani. Dari total luas lahan perkebunan sawit yaitu 16,3 juta hektar, sekitar 7 juta hektar atau 43% adalah perkebunan sawit rakyat.
Pemerintah Indonesia serius mengambil langkah perbaikan dan pemajuan industri sawit dalam negeri.
Dalam instruksi Presiden No.6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu rencana aksi.
Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).