Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bersama Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Joko Widodo ikut menanggapi terkait isu politik Myanmar.
Jokowi mengungkapkan keprihatinan Indonesia dan Malaysia atas kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Negara, hari ini Jumat (5/2/2021).
Selanjutnya Jokowi mengatakan, bersama Malaysia akan meminta Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan Chair of ASEAN.
Baca juga: Lagi, Tokoh Senior Partai Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar
Baca juga: Biden Tegas Minta Militer Myanmar Melepaskan Kekuasaan dan Bebaskan Pejabat yang Ditahan
"Sebagai satu keluarga (ASEAN), kami minta dua Menlu (Indonesia dan Malaysia) untuk berbicara dengan Chair of ASEAN."
"Guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Secara detiail kami juga telah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri (Malaysia) mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).
Jokowi juga berharap permasalahan politik di Myanmar dapat segera diselesaikan.
Baca juga: Kuasai Pemerintahan, Militer Myanmar Blokir Sementara Jaringan Media Sosial
Baca juga: Junta Militer Myanmar Blokir Facebook untuk Pastikan Stabilitas Keamanan
Sesuai dengan dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN.
"Penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip Piagam ASEAN."
"Terutama prinsip rule of law, good governance, dan demokrasi hak asasi manusia, serta pemerintahan yang konstitusional," tutur Jokowi.
Baca juga: Kecam Kudeta Militer di Myanmar, Inggris Nilai Kemenangan Partai Aung San Suu Kyi Sah
Baca juga: Kudeta Myanmar: Militer Blokir Akses Facebook demi Stabilitas
Militer Myanmar Kembali Menangkap Tokoh Senior Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD)
Dikutip dari Reuters, hingga saat ini militer Myanmar masih terus melakukan penangkapan tokoh sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Tokoh terkemuka Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), Win Htein telah ditangkap oleh militer Myanmar.
Hal itu disampaikan langsung oleh Win Htein kepada Reuters pada Jumat (5/2/2021).
Penangkapan tersebut bahkan dilakukan ketika Dewan Keamanan PBB telah menyerukan agar para tahanan dibebaskan.
Baca juga: Polisi Myanmar Ajukan Tuntutan Terhadap Aung San Suu Kyi karena Langgar UU Ekspor-Impor
Baca juga: Buntut Kudeta Myanmar: Warga Sipil Demo Pakai Panci, Akses Facebook Diblokir Militer
Win Htein adalah pendukung Suu Kyi dan tahanan politik lama selama puluhan tahun berkampanye untuk mengakhiri kekuasaan militer.
Kepada Reuters Win Htein menyampaikan melalui telepon, bahwa dia dibawa oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon ke ibu kota, Naypyidaw.
Dia tidak mengatakan tuduhan apa yang akan dia hadapi.
“Kami telah diperlakukan buruk terus menerus untuk waktu yang lama. Saya tidak pernah takut pada mereka karena saya tidak melakukan kesalahan apa pun sepanjang hidup saya," tutur Win Htein.
Baca juga: Polisi Myanmar Ajukan Tuntutan Terhadap Aung San Suu Kyi karena Langgar UU Ekspor-Impor
Baca juga: PBB: Tuduhan terhadap Suu Kyi Hanya Semakin Merusak Aturan Hukum dan Proses Demokrasi di Myanmar
Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh tentara atas nama ketidakberesan dalam pemilihan November lalu.
Dia menghadapi dakwaan karena mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan sebuah dokumen polisi yang telah ditunjukkan.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembebasan Suu Kyi dan lainnya yang ditahan pada hari Kamis dan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Myanmar,
Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintah Suu Kyi, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik Myanmar (AAPP) mengatakan pada hari Kamis (4/2/2021).
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)