Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Aparat keamanan Myanmar menembak mati delapan demonstran penentang kudeta militer pada Jumat (19/3/2021).
Seperti dilansir Reuters, Jumat (19/3/2021), tindakan brutal yang memakan korban jiwa ini dilakukan aparat keamanan Myanmar ketika Indonesia berusaha mengakhiri kekerasan dan mendesak agar demokrasi dipulihkan.
Anggota parlemen yang digulingkan tegah mengeksplorasi apakah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan sejak kudeta militer yang mengambil paksa pemerintahan dari tangan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.
Sementara aparat keamanan Myanmar kembali menangkap dua jurnalis, termasuk seorang wartawan BBC, kata media.
Militer dan polisi telah menggunakan taktik yang semakin brutal dan keras untuk menekan aksi demonstrasi oleh para pendukung pemimpin terpilih yang ditahan Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Junta Militer Myanmar Kembali Berikan Dakwaan Terbaru bagi Aung San Suu Kyi
Pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran di kota pusat Aungban dan kemudian menembaki mereka ketika mencoba membersihkan barikade, media, dan saksi mata melaporkan.
"Pasukan keamanan datang untuk membubarkan demonstran tetapi orang-orang menolak dan mereka melepaskan tembakan," kata salah seorang saksi, yang menolak untuk diidentifikasi, melalui sambungan telepon.
Seorang pejabat layanan kematian di Aungban, yang menolak untuk diidentifikasi, mengatakan kepada Reuters, bahwa delapan orang tewas.
Dijelaskan tujuh orang tewas di tempat dan satu yang terluka dan akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit di kota Kalaw terdekat.
Juru bicara junta militer tidak berkomentar mengenai insiden tersebut, tetapi mengatakan pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya bila diperlukan.
Para kritikus telah mencemooh penjelasan itu.
Jumlah total yang tewas dalam beberapa minggu ini telah meningkat menjadi setidaknya 232, menurut laporan terbaru kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Negara-negara Barat telah mengutuk kudeta dan menyerukan diakhirinya kekerasan dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi. Tetangga Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Indonesia, telah menawarkan untuk membantu menemukan solusi tetapi pertemuan regional 3 Maret gagal membuat kemajuan berarti di Myanmar.
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 orang telah lama berpegang pada prinsip untuk tidak mengomentari urusan internal satu sama lain tetapi ada tanda-tanda yang berkembang krisis Myanmar memaksa untuk meninjau kembali aturan itu.
Presiden RI Joko Widodo menyerukan dalam pidatonya, agar demokrasi dipulihkan dan kekerasan diakhiri dan bagi para pemimpin Asia Tenggara bertemu untuk membahas situasi di Myanmar.
"Indonesia mengimbau agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada lagi korban," kata Jokowi.
"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak dialog, bahwa rekonsiliasi dilakukan segera untuk memulihkan demokrasi, memulihkan perdamaian dan memulihkan stabilitas."
Bertanggung jawab
Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengambil bagian dalam konferensi video dengan para kepala pertahanan regional pada Kamis kemarin.
Ini keterlibatan perdananya dalam forum internasional sejak merebut kekuasaan.
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI Indonesia, Jenderal Hadi Tjahjanto menyatakan keprihatinannya atas situasi Myanmar, kata militer Indonesia di situs webnya.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Myanmar, yang secara terbuka berseberangan dengan junta, mengatakan komite anggota parlemen yang dirgulingkan sedang melihat cara-cara agar mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan kekerasan sepanjang kudeta.
Di Jenewa, para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam pembubaran paksa, penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan demonstran pro-demokrasi. Mereka mengatakan pemerintah asing harus mempertimbangkan untuk menarget mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penerima nobel perdamaian Suu Kyi, 75, sangat populer karena kampanye dan perjuangannya selama beberapa dekade untuk demokrasi.
Dia ditahan di lokasi yang dirahasiakan saat menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang dapat membuatnya akan dilarang terjun kembali ke dunia politik dan dipenjara jika dinyatakan bersalah.
Junta Militer memberikan pembenaran atas pengambilalihan kekuasaan sipil. Militer mengatakan terjadi kecurangan pemilu dalam pemilu 8 November, yang dimenangkan mutlaj oleh partai besutan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.
Tudingan militer itu langsung ditolak oleh komisi pemilihan umum.
Informasi di Myanmar menjadi semakin sulit untuk diverifikasi setelah pihak berwenang membatasi layanan internet yang digunakan pengunjuk rasa untuk mengatur dan memposting laporan dan gambar. (Reuters)