Baca tanpa iklan
Sekira 114 orang di seluruh negeri dibunuh oleh pasukan keamanan pada Sabtu (27/3/2021) saja, termasuk beberapa anak.
Jumlah korban ini pun mendorong seorang ahli hak asasi manusia PBB untuk menuduh junta melakukan "pembunuhan massal" dan mengkritik masyarakat internasional karena tidak berbuat cukup untuk menghentikannya.
Dewan Keamanan kemungkinan akan mengadakan konsultasi tertutup tentang situasi yang meningkat di Myanmar, diplomat PBB mengatakan Minggu, berbicara tanpa menyebut nama sebelum pengumuman resmi.
Dewan tersebut mengutuk kekerasan dan menyerukan pemulihan demokrasi, tetapi belum mempertimbangkan kemungkinan sanksi terhadap militer, yang akan membutuhkan dukungan atau abstain dari tetangga dan sahabat Myanmar, China.
Baca juga: Korban Tewas dalam Tindakan Keras Pascakudeta Myanmar Lebih dari 300 Orang
Kudeta, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, membalikkan kemajuan bertahun-tahun menuju demokrasi setelah lima dekade pemerintahan militer.
Itu sekali lagi membuat Myanmar menjadi fokus pengawasan internasional karena pasukan keamanan telah berulang kali menembak ke kerumunan pengunjuk rasa.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang menghitung kematian yang dapat diverifikasi melaporkan, hingga Minggu, sekira 459 orang telah tewas sejak pengambilalihan tersebut.
Jumlah korban sebenarnya diperkirakan lebih tinggi.
Berita lain terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)