Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Awal 1 Februari 2021 lalu, para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar (partai pro-demokrasi di negara itu), ditahan selama penggerebekan militer dan ditempatkan di bawah tahanan rumah.
Pagi harinya, orang-orang Myanmar melihat tank-tank besar meluncur di kawasan pejalan kaki, pasukan polisi berkeliaran di jalan, dan junta militer sekali lagi mengambil alih kekuasaan.
Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengklaim pemilihan umum pada November 2020 di negara itu telah dicurangi untuk mendukung NLD, meskipun tidak ada bukti untuk mendukung klaim mereka.
Junta segera membatasi akses media dan internet dan memasang jam malam yang ketat.
Mynamar telah menghabiskan lebih dari 50 tahun di bawah kekuasaan militer sebelum dipindahkan ke pemerintahan sipil pada tahun 2011.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Diminta Segera Bertindak Hindari Pertumpahan Darah di Myanmar
Baca juga: Negara Bagian India Izinkan Pengungsi Myanmar Masuk Ke Wilayannya
Sekarang, warga Burma seperti kembali ke masa lalu.
Tapi kali ini, rakyat turun ke jalan untuk melawan.
Sejak itu, lebih dari 500 warga sipil tewas selama protes yang menentang pemerintahan Tatmadaw, INSIDER mengabarkan.
Pengunjuk rasa Myanmar terus maju meski ratusan orang jadi korban
Junta merebut kekuasaan pada 1 Februari, menyebabkan Myanmar jatuh ke dalam kekacauan politik.
Dalam beberapa hari, orang Burma mulai turun ke jalan untuk memprotes secara damai terhadap kudeta. Banyak yang melakukan penghormatan tiga jari dari "The Hunger Games", sebuah simbol oposisi terhadap pemerintahan tirani.
Pengunjuk rasa anti-junta Burma terlibat dalam pembangkangan sipil dengan niat damai, bukan kekerasan.
Tetapi mereka menghadapi kekerasan brutal dari anggota militer dan polisi.
Kekerasan terjadi secara bergelombang selama dua bulan berikutnya, mencapai puncaknya akhir Maret lalu ketika bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan negara itu menewaskan 114 orang.
Beberapa anak dan remaja ditembak mati oleh tentara, dan puluhan terluka ketika polisi menembaki pelayat di pemakaman seorang mahasiswa pengunjuk rasa.
Pembunuhan terus berlanjut di seluruh negeri dan pasukan keamanan melipatgandakan upaya untuk menekan protes.
Di sisi lain, kepala junta Min Aung Hlaing berpesta di pesta makan malam mewah untuk merayakan Hari Angkatan Bersenjata.
Pesta itu dihadiri oleh perwakilan dari Rusia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan Thailand.
"Ada kecurigaan bahwa militer Myanmar ingin melakukan unjuk kekuatan yang sangat tegas pada hari istimewa mereka. Menjelang hari itu, pengunjuk rasa di seluruh negeri telah mengadakan pemakaman palsu untuk panglima tertinggi Min Aung Hlaing," kata Dr. Elliot Prasse-Freeman, asisten profesor di Departemen Sosiologi di Universitas Nasional Singapura, kepada Insider.
Prasse-Freeman mengatakan militer tampaknya "mengejar strategi untuk mengintensifkan - baik secara bertahap maupun secara bersamaan - kebrutalan dan ketidakmanusiawian yang ingin diberikan kepada rakyat."
"Ini adalah mentalitas teroris, di mana tindakan yang ditujukan pada individu dimaksudkan untuk mengintimidasi - untuk meneror - seluruh populasi," tambahnya.
Korban tewas di Myanmar sejak itu telah melebihi 500.
Meskipun jumlah korban mengejutkan, para pengunjuk rasa terus maju.
"Kami memberi hormat kepada para pahlawan kami yang mengorbankan nyawa," tulis salah satu kelompok protes utama Myanmar, General Strike Committee of Nationalities, di Facebook.
"Kita harus memenangkan revolusi ini!"
Dalam langkah terbaru untuk memerangi kekerasan militer, pengunjuk rasa minggu ini melancarkan aksi pembangkangan sipil baru, membuang sampah di jalan untuk memblokir persimpangan.
Pendapat para pakar tentang peran komunitas internasional
Sepuluh hari setelah kudeta dimulai, Amerika Serikat mengumumkan akan memberikan sanksi kepada anggota militer tertentu tetapi gagal menawarkan banding yang lebih luas.
Amerika meminta Tatmadaw untuk membebaskan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi, termasuk Aung Sang Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
AS kemudian mengambil langkah lebih lanjut, mengumumkan akan menangguhkan semua hubungan perdagangan dengan Myanmar.
Kemudian, AS juga memerintahkan semua personel "non-darurat" untuk meninggalkan kedutaan Myanmar.
Penangguhan perdagangan AS dipandang sebagian besar simbolis mengingat besarnya volume perdagangan antara kedua negara.
Menurut The New York Times, kedua negara saling bertukar sekitar $ 1,4 miliar tahun lalu.
AS kemungkinan besar berharap negara lain mengeluarkan penangguhan serupa.
Namun, Prasse-Freeman menyatakan bahwa sanksi AS mungkin tidak berdampak sebesar yang diharapkan.
"Singapura, Hong Kong, China, dan Thailand adalah investor terbesar di Myanmar, dan militer terlindung dari sebagian besar dampak sanksi AS karena investasinya dalam ekstraksi sumber daya alam cenderung bukan komponen utama dari investasi AS," katanya.
Tan See Seng, profesor hubungan internasional di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, menyoroti peran penting Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menangani situasi yang berkembang di Myanmar.
Di masa lalu, ASEAN disebut mampu melangkah ke dalam pelanggaran dan memainkan peran mediasi dan fasilitasi yang konstruktif, kata Tan.
"Bagian penting yang mengarah pada resolusi apapun adalah memulai pembicaraan dengan Tatmadaw dan para pemimpin kudeta, dan ASEAN pasti dapat berperan dalam hal itu," tambahnya.
Di bidang hak asasi manusia, Kingsley Abbott, penasihat hukum senior di International Commission of Jurists, merekomendasikan bahwa di tingkat internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan PBB lainnya harus melakukan semua tindakan yang sesuai.
Tindakan itu termasuk rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional, sanksi yang ditargetkan terhadap mereka yang terlibat dalam pelanggaran dan embargo senjata global.
Abbot menyebut salah satu cara untuk mendorong tindakan adalah memangsa kepentingan pribadi bangsa-bangsa di sekitarnya.
"Lebih cepat lagi, aktor-aktor kunci termasuk ASEAN, China, dan India harus menyadari situasi yang berdampak pada stabilitas di seluruh kawasan dan bisa menjadi jauh lebih buruk jika mereka gagal mengambil tindakan yang berarti."
"Negara-negara ini perlu mengubah arah dan setidaknya membujuk militer untuk mundur dan hentikan pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran lainnya,"kata Abbott kepada Insider.
Gregory Poling, seorang rekan senior untuk Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan kepada Insider bahwa kekerasan yang meningkat kemungkinan karena Min dan jenderal lainnya merasa "frustrasi" dengan kekuatan protes yang bertahan.
"Ruang untuk kompromi sekarang tampaknya telah hilang, dan militer tidak menunjukkan tanda-tanda mencari jalan keluar, sehingga kekerasan diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang, termasuk dengan meningkatnya peran organisasi etnis bersenjata," kata Poling.
"Kami akan terus melihat sanksi ekonomi yang diperketat dan pembatasan perdagangan dari AS dan negara bagian lain. Mereka akan terus mencoba dan menargetkan orang-orang di perusahaan dan individu milik militer, tetapi jaring itu sekarang telah menjadi begitu luas sehingga tidak mungkin untuk dicegah," lanjutnya.
Dia menambahkan bahwa komunitas internasional memiliki pengaruh yang sangat kecil dengan junta miler.
Namun, dukungan diplomatik dan keuangan yang diberikan kepada gerakan pro-demokrasi, dikombinasikan dengan penggunaan sanksi yang ditargetkan untuk meyakinkan faksi-faksi di dalam militer agar mendorong de-eskalasi, dapat berdampak.
"Tapi itu juga tampaknya sangat tidak mungkin berhasil. Krisis ini kemungkinan akan memburuk, berlangsung selama bertahun-tahun, dan diputuskan di jalan-jalan Myanmar sendiri, bukan oleh komunitas internasional," tambah Poling.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Berita lainnya terkait krisis di Myanmar